Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelen…
Pemeriksaan Setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pemeriksaan Setempat ini sendiri di…
Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Perubahan gugatan diatu…
Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (ecommerce) sebagai media transaksi. Kema…
Pers sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers merupakan media untuk menyatakan pendapat maupun pikiran, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran maupun pendapat termaksud di dalamnya pula kebebasan pers. Dalam melaksanakan akti…
Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…
Kebebasan berpendapat di depan umum, merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD NRI 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh martabat setiap warga negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap harkat dan mertabat warga negara dalam berpendapat dalam KUHP seperti pencemaran nama baik (310 KUHP), Fitnah (311 KUHP), Penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden Pasal (134, 136 bi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…
Kegiatan jual beli melalui media online yang marak terjadi di Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen akibat beredarnya produk obat kuat ilegal, penyebab lainnya karena peredaran obat kuat tidak memiliki izin edar serta informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya benar. Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 Unda…
Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin memperihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia hal ini tentunya merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius semua pihak dan yang lebih memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. anak yang merupakan penerus generasi …