Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sedarah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerko…

Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah warisan Dibawah Tangan

Tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Mengingat keberadaan tanah yang demikian, maka masyarakat senantias berusaha untuk mendatkan tanah dengan berbagai macam cara salah satunya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Jual beli tanah termasuk tanah warisan, namun sampai saat ini masih terdapat jual …

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…

Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP Pada Kasus Pembunuhan Berenc…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…

Kedudukan Negeri Pasca Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupat…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, menganalisis pengaturan Negeri pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 serta menganalisis mengapa Negeri di posisikan sebagai desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengunakan jenis data sekunder…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k

Kajian Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Pertama Berda…

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, di mana laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dalam ikatan sakral dalam suatu pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan Yang Maha Esa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan…

Sanksi Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanp…

Pengaturan Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 thn 1974, kemudian sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.…

Upaya Hukum Terhadap Pekerja Yang Menerima Upah Dibawah Upah Minimum Regional

Masih banyak kasus gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) terjadi di Indonesia, karena diketahui banyak perusahaan yang tidak memahami aturan hukum terkait pengupahan atau banyak perusahaan sudah mengetahui namum tidak mematuhi aturan tersebut. Selain itu, para pekerja juga tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga pembiaran terus dilakukan. Ada beberapa contoh kasus nyata di buru…

Pertanggungjawab Hukum Terhadap Dampak Pertambagan Emas Di Gunung Botak

Usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian yang bernilai ekonomi dan apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat, dapat dijadikan pengembangan wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33, ayat (3) yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh …

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Konten Prank Pada Media So…

Pertanggungjawaban menjadi kewajiban seseorang, telah melekat bagi siapapun yang melawan hukum atas perbuatannya guna terciptanya bentuk pertanggungjawaban pidana yang melanggar norma hukum, yang telah diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseo…

Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (S…

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di atur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan Dengan…

Pemberian Dana Pensiun Seumur Hidup Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da…

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum. Di Indonesia, hukum dituangkan dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan perundangundangan. Produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya, terdapat produk hukum yang masih diberlakukan di era reofrmasi …

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…

Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…

Perlindungan Hukum Bagi konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Stan…

Untuk menjamin keamanan dalam mengkonsumsi pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hakhak konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 yakni: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebut, maka k…

Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…

Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …

Kajian Terhadap Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Pengisian Jabatan Negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh Pejabat Negara, maka fungsi-fungsi dari Jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan, maka berdasarkan pasal 201 UU No. 10…

Aspek Hukum Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum

Inti dari kampanye hitam adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih melalui berbagai cara, seperti penipuan, rayuan jahat, sindiran atau desas-desus yang ditujukan kepada kandidat atau kandidat yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan fenomena resistensi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas aspek hukum pidan…

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Order…

PT. Grab Indonesia bekerja sama dengan para mitra atau pengemudi untuk melakukan perjanjian kemitraan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak menjadi hubungan kemitraan. Namundala…