Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga dalam
memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi
terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi
perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang
perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum
menampakan secara tegas mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan
secara langsung dalam setiap proses peradilan, dan belum ada peraturan
pelaksanaanya, maka dalam pelaksanaan peran lembaga advokasi seringkali
menemui hambatan-hambatan, baiksecara eksternal maupun internal. Meskipun
lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), disarankan kurang mampu untuk menyentuh
langsung anak korban kekerasan seksual. Sehingga keberadaan lembaga advokasi
perlindungan anak masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil
dan daerah yang baru berkembang.
Metode penilitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif, tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahn
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskriptif dengan
menggunakan metode kualitatif