Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pertanggungjawaban menjadi kewajiban seseorang, telah melekat bagi siapapun yang
melawan hukum atas perbuatannya guna terciptanya bentuk pertanggungjawaban pidana yang
melanggar norma hukum, yang telah diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana
(KUHP) Pasal 55 ayat (1) setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat
dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan
perbuatan pidana. penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu mekanisme yang diciptakan
oleh hukum pidana dalam menanggapi pelanggaran suatu perjanjian untuk menolak perbuatan
tertentu sebagai kewajiban yang akan diterima oleh pelaku yang bersangkutan karena telah
merugikan orang lain.
Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan
masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan analisa konsep,
pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan
selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten prank dimedia sosial banyak sekali
menimbulkan masalah, yang dimana konten kreator harus mempertanggungjawaban
pidananya sebagai perwujudan kewajiban yang akan diterima oleh pelaku konten yang
bersangkutan karena telah merugikan banyak orang, sehingga kedepannya konten kreator
harus cakap akan hukum sebelum konten tersebut dipublikasikan pada media sosial yang
berdampak pelanggaran hukum, sebab setiap tayangan konten konten yang dihasilkan
sewaktu-waktu dapat diminta pertanggungjawaban hukum jikalau ditemukan adanya
pelanggaran hukum