Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Inti dari kampanye hitam adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi
proses pengambilan keputusan pemilih melalui berbagai cara, seperti penipuan, rayuan
jahat, sindiran atau desas-desus yang ditujukan kepada kandidat atau kandidat yang
menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan fenomena resistensi pemilih.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas aspek hukum
pidana apakah yang terdapat pada kampanye hitam dalam pemilu serta menganalisis dan
membahas faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kampanye hitam
dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan
teknik pengumpulan dan analisis bahan hukumnya adalah Analisis kepustakaan
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Aspek hukum pidana terkait
peraturan kampanye hitam (black campaign) ini tidak secara ekspilit diatur di dalam
undang – undang pemilu, tetapi kalau ditelusuri di dalam pasal 280 Undang – undang
nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat unsur – unsur terkait kampanye
hitam pada butir C yang berbunyi menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon
dan/atau peserta pemilu lainnya. Di dalam kampanye hitam terhadap faktor – faktor yang
mempengaruhi yaitu : faktor peraturan perundang – undangan, faktor penegak hukum,
faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Meskipun kampanye
hitam belum memiliki aturan yang tegas tetapi pada pasal 280 UU No 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum sudah terdapat bentuk dari kampanye hitam