Perjanjian Flight Information Region Indonesia Singapura Berdasarkan Convensi…

Pada tahun 1946 pengendalian wilayah udara Indonesia di atas kepulauan Natuna dan Riau, oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) diserahkan kepada Singapura, hal ini dilandasi karena pada awal masa kemerdekaan, syarat fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia masih sangat sangat minim. Perkembangan selanjutnya, Indonesia-Singapura beberapa kali melakukan…

Kedudukan Hukum Bagi Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) D…

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan dan kealpan termaksud dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana mengenal konsep penghapusan tindak pidana pada semua tingkat kegiatan. Dalam kaitan dengan itu ,terdapat tindak pidana…

Dampak Usaha Penangkapan Telur Ikan Terbang Terhadap Hak Ulayat Laut Masyarak…

Hak ulayat laut merupakan hak sepenuhnya masyarakat hukum adat setempat serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak ulayatnya, dan menjaga sumber daya alam laut secara bersama-sama masyarakat hukum adat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada orang lain dari luar masyarakat hukum adat tersebut yang memperole isin dari pemerintah dan masyarakat hukum adat, untuk mengembangk…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Tanggung Jawab PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Atas Layanan Jasa Indonesi…

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan mengatur tentang hubungan perjanjian yang melibatkan antara satu pihak dan pihak lainnya agar mendapatkan suatu kepastian hukum atas kerugian yang akan dialami dikemudian hari, namun dalam kasus gangguan jaringan pada layanan Indihome PT. Telkom, mengalami gangguan internet p…

Tindak Pidana Penyadapan Dengan Modus Sniffing

Sniffing merupakan jenis kejahatan dunia maya ini melibatkan penyimpangan pengoperasian jaringan internet untuk melakukan kejahatan penyadapan dengan tujuan yang tidak dapat dibenarkan untuk memperoleh data dan informasi pribadi dan rahasia. Hanya ketika korban terhubung ke jaringan internet publik, sniffing dapat dilakukan. Sniffing adalah intersepsi ilegal dan menangkap data saat bep…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Tindak Pidana Kekerasan Psiksis Pada …

Kekerasan yang dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, perlu upaya dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan psikis terhadap anak di masa pembelajaran online yang dilakukan oleh orang tua. Penelitian ini…

Implikasi Yuridis Penundaan Sidang Praperadilan Oleh Hakim

"Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan…

Suaka Ekstrateritorial dan Akibat Hukumnya

Suaka ekstrateritorial merupakan praktik pemberian perlindungan internasional di luar wilayah teritorial suatu negara yang kerap dilakukan atas dasar eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan misi diplomatiknya, dalam beberapa kasus pemberian suaka ekstrateritorial terkadang dianggap mereduksi kedaulatan suatu negara …

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.970 TET p

Perkawinan Adat Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan

Kehidupanberumahtanggamelaluiperkawinanmerupakansalahsatulembaran hidupyangakandilaluiolehsetiapmanusia.Saatitulahkedewasaanpasangansuamiistri sangatdituntutdemimencapaikesuksesan dalam membinabahterarumah tangga. Perkawinandibawahumuradalahperkawinanyangdilakukanolehpriadanwanitayang usianyabelum mencapaibatasumuruntukmenikahyangdimanabatasanumuruntuk menikahsudahdiaturdidalamundang-undan…

Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pe…

Saat ini banyak pelaku pengedar film yang dengan mudah mendapatkan informasi melalui media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya sinimetografi. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang N…

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan barang melalui laut merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Dalam pengangkutan barang melalui laut, ada perjajian antara pengirim dan pengangkut barang yang dinamai perjanjian pengangkutan antara pengirim barang dengan pengangkut yang kemudian melibat pihak-pihak yang lain seper…

Tinjauan Perjanjian Internasional Terhadap Kerja Sama Mikro (UMKM) ASEAN

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang memiliki dasar kekuatan hukum internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasannya dengan membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan sebuah bentuk intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tengg…

Penyitaan Harta Milik Perorangan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kasus yang melibatkan antara Erna Manuputty (Penggugat) dan Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku (Tergugat), yaitu penyitaan terhadap harta milik yang diduga di dapat dari hasil Tindak Pidana Narkotika. Namun pada kenyataannya penggugat dan harta kekayaannya tidak ada kaitannya dengan kasus narkotika yang di alami sang adik. Karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dan meny…

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Jam Kerja

Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada tenaga kerja pemerintah telah membatasi pemberlakuan jam kerja lembur hanya selama 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Di sisi lain para pengusaha di sektor UMKM yang memiliki pemasukan lebih rendah akhirnya memberlakukan jam kerja lembur berlebihan untuk bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Dilema baru kemudian muncul ketika sulitnya m…

Sengketa Tanah Marga Yang Berstatus Hak Guna Usaha

Sengketa pertanahan yang terjadi dilahan HGU pada tanah marga ipanama adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat serta tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak pengelolah terhadap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya batas pemanfaatan/penggunaan lahan dari PT.SDW pada surat pernyataan dan keterangan yang dibuat pada tahun 1987 yang mengakibatkan sengketa pertanahan berlanjut h…

Analisa Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yan…

Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon…

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Negeri Soya)

Tanah Adat merupakan milik dari suatu kesatuan masyarakat hukum Adat, yang pemanfaatannya dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, baik terhadap hak-hak yang tedapat dibawah maupun di atas tanah tersebut. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu ha…