Ditapis dengan
Fenomena Pelanggaran Hukum di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di…
Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif, penelitian hukum (legal research) ini dilakukan untuk mene…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1757 KIL f
Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya
Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.570 SEL k
Kekuatan Pembuktian Dalam Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Alat Bukti D…
Pemeriksaan Setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pemeriksaan Setempat ini sendiri di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.957 PAL k
Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/…
Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Perubahan gugatan diatu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.956 RES p
Pemanfaatan Media Sosial Dalam Transaksi Jual - Beli Dihubungkan Dengan Undan…
Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (ecommerce) sebagai media transaksi. Kema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.955 RUM p
Pertanggungjawaban Pidana Kebebasan Pers
Pers sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers merupakan media untuk menyatakan pendapat maupun pikiran, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran maupun pendapat termaksud di dalamnya pula kebebasan pers. Dalam melaksanakan akti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.568 PAT p
Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pa…
Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1754 MAN k
Kebijakan Formulasi Unsur Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Pre…
Kebebasan berpendapat di depan umum, merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD NRI 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh martabat setiap warga negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap harkat dan mertabat warga negara dalam berpendapat dalam KUHP seperti pencemaran nama baik (310 KUHP), Fitnah (311 KUHP), Penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden Pasal (134, 136 bi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1753 UMP k
Akibat Hukum Materi Muatan Peraturan Negeri Yang Tidak Sesuai Dengan Judul Pe…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.566 SAL a
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal M…
Kegiatan jual beli melalui media online yang marak terjadi di Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen akibat beredarnya produk obat kuat ilegal, penyebab lainnya karena peredaran obat kuat tidak memiliki izin edar serta informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya benar. Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 Unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.953 PUS p
Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika
Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin memperihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia hal ini tentunya merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius semua pihak dan yang lebih memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. anak yang merupakan penerus generasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1748 TEL p
Upaya Penanggulangan Anank Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Ambon
Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran Dina…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1747 WAR u
Problematika Tindakan Pemerintah Daerah Melakukan Penetapan Taniwel Sebagai D…
Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan penataan secara struktural, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. Contoh persoalan lemahnya peran adat dalam kehidupan masyarakat adalah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.563 NIW p
Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Keke…
Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1746 PAT k
Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm…
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas? 2) Bagaimanakah upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua?. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengambil data dari kepolisian Resor P. Ambon dan P.P. Lease. Hasil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1745 MOL p
Kedudukan Anak Luar Kawin saat Orang Tua Biologis Melakukan Perkawinan
Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata, yakni: “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Amb tentang Aleks Solissa dan Christiane Salamor yang te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.949 HER k
Penegakkan Hukum Terhadap Pengguna Senjata Api Oleh Kepolisian Republik Indon…
Penggunaan SENPI (Senjata Api) oleh Kepolisian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PERKAPOLRI NO. 6 TAHUN 2005, meski demikian pelanggaran dalam penggunaan SENPI oleh Kepolisian masih kerap terjadi. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penggunaan kekuatan SENPI serta bagaimana Penegakkan Hukum terhadap penggunaan SENPI oleh pihak kepolisian Republik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1743 ASM p
Penerapan Hukum pidana Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Kejahatan S…
Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal. Kejahatan skimming tidak terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara professional dan terorganisir dengan baik sehingga dengan mu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1738 SIL p
Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Ambon)
Tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat tentunya sangat meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi juga dilakukan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi di Kota Ambon diperlukan penanganan khusus yang tentunya perlu menggerakan semua lapisan masyarakat dalam penanggulangannya. Tujuan dari penelitia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1737 TOU t
Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1735 AHM p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara