Pers sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers merupakan media untuk menyatakan pendapat maupun pikiran, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran maupun pendapat termaksud di dalamnya pula kebebasan pers. Dalam melaksanakan akti…
Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…
Kebebasan berpendapat di depan umum, merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD NRI 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh martabat setiap warga negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap harkat dan mertabat warga negara dalam berpendapat dalam KUHP seperti pencemaran nama baik (310 KUHP), Fitnah (311 KUHP), Penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden Pasal (134, 136 bi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…
Kegiatan jual beli melalui media online yang marak terjadi di Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen akibat beredarnya produk obat kuat ilegal, penyebab lainnya karena peredaran obat kuat tidak memiliki izin edar serta informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya benar. Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 Unda…
Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin memperihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia hal ini tentunya merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius semua pihak dan yang lebih memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. anak yang merupakan penerus generasi …
Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran Dina…
Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan penataan secara struktural, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. Contoh persoalan lemahnya peran adat dalam kehidupan masyarakat adalah…
Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas? 2) Bagaimanakah upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua?. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengambil data dari kepolisian Resor P. Ambon dan P.P. Lease. Hasil…
Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata, yakni: “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Amb tentang Aleks Solissa dan Christiane Salamor yang te…
Penggunaan SENPI (Senjata Api) oleh Kepolisian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PERKAPOLRI NO. 6 TAHUN 2005, meski demikian pelanggaran dalam penggunaan SENPI oleh Kepolisian masih kerap terjadi. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penggunaan kekuatan SENPI serta bagaimana Penegakkan Hukum terhadap penggunaan SENPI oleh pihak kepolisian Republik…
Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal. Kejahatan skimming tidak terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara professional dan terorganisir dengan baik sehingga dengan mu…
Tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat tentunya sangat meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi juga dilakukan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi di Kota Ambon diperlukan penanganan khusus yang tentunya perlu menggerakan semua lapisan masyarakat dalam penanggulangannya. Tujuan dari penelitia…
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…
Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat merugikan baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan karena pasti akan menghadapi akibat hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membahas penyelasain perkara perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Pold…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umumnya hanya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian untuk mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang tersebut. Akan tetapi perkawinan dan perceraian tidak selamanya dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, sering kali perkawinan dan perceraian itu dil…
Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor 19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat. Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang bergerak di bidang perkebunan pala…
Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan atas praktek illegal logging di hutan djamona raa petuanan desa rebi, kemudian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas paraktek illegal logging di desa rebi. Jenis Penelitian ini tergolong dalam Penelitian hukum normatif Penelitian Memilik dua rumusan masal…
ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kepada anak (Putusan Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb). Anak yang menga…