Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, dengan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Pencurian sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak milik pribadi juga dapat diatasi melalui pendekatan Restorative Justice. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang mana suatu perbuatan yang a…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Tanggungjawab PT ASDP Indonesia Ferry Galala - Namlea Dalam Perjanjian Peniti…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.958 TES t

Kriminalisasi Penyidik Polsek Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman

Kriminalisasi adalah proses di mana suatu perbuatan atau tindakan dianggap sebagai tindakan kriminal dan diberlakukan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Aparat …

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putus…

Pencabulan adalah suatu perbuatan pelanggaran seksual terhadap kesusilaan. Kitab UndangUndang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat sangat memperhatinkan, Sudah selayaknya memberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan s…

Fenomena Pelanggaran Hukum di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di…

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif, penelitian hukum (legal research) ini dilakukan untuk mene…

Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya

Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelen…

Kekuatan Pembuktian Dalam Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Alat Bukti D…

Pemeriksaan Setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pemeriksaan Setempat ini sendiri di…

Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/…

Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Perubahan gugatan diatu…

Pemanfaatan Media Sosial Dalam Transaksi Jual - Beli Dihubungkan Dengan Undan…

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (ecommerce) sebagai media transaksi. Kema…

Pertanggungjawaban Pidana Kebebasan Pers

Pers sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers merupakan media untuk menyatakan pendapat maupun pikiran, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran maupun pendapat termaksud di dalamnya pula kebebasan pers. Dalam melaksanakan akti…

Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pa…

Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…

Kebijakan Formulasi Unsur Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Pre…

Kebebasan berpendapat di depan umum, merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD NRI 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh martabat setiap warga negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap harkat dan mertabat warga negara dalam berpendapat dalam KUHP seperti pencemaran nama baik (310 KUHP), Fitnah (311 KUHP), Penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden Pasal (134, 136 bi…

Akibat Hukum Materi Muatan Peraturan Negeri Yang Tidak Sesuai Dengan Judul Pe…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal M…

Kegiatan jual beli melalui media online yang marak terjadi di Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen akibat beredarnya produk obat kuat ilegal, penyebab lainnya karena peredaran obat kuat tidak memiliki izin edar serta informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya benar. Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 Unda…

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin memperihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia hal ini tentunya merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius semua pihak dan yang lebih memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. anak yang merupakan penerus generasi …

Upaya Penanggulangan Anank Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Ambon

Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran Dina…

Problematika Tindakan Pemerintah Daerah Melakukan Penetapan Taniwel Sebagai D…

Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan penataan secara struktural, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. Contoh persoalan lemahnya peran adat dalam kehidupan masyarakat adalah…

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Keke…

Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…

Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm…

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas? 2) Bagaimanakah upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua?. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengambil data dari kepolisian Resor P. Ambon dan P.P. Lease. Hasil…