Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1586 SIA p
Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan …
Pada era globalisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendapatkan informasi yang memiliki nilai ekonomis (rahasia dagang) tanpa memperdulikan legalitasnya, yang mana bocornya informasi tersebut dari suatu perusahaan dapat memberikan kerugian pada suatu perusahaan, sebagai contoh Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.838 NUS p
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional
Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh sang pencipta karya atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan kekuasaan penuh atas karya ciptaannya yang biasanya disebut dengan hak eksklusif. Hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi dan hak moral yang akan melekat secara otomatis pada sebuah karya tercipta tanpa harus melakukan pendaftaran. ini tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.827 AST p
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa
Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebgai korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam hukum pidana di Indonesia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1570 LEU p
Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.464 MAX p
Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Skincare Home Ind…
Tingginya minat akan produk skincare home industry membuat pelaku usaha produk ini menjamur dihampir semua platform e-commerce. WIPO menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil ciptaan pemikiran, yang terdiri dari penemuan, sastra, seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Jadi, proses pembuatan produk skincare home industry yang merupakan hasil …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.824 YAM p
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pembi…
Perjanjian lahir berkat adanya asas kebebasan berkontrak dan adanya keseimbangan kedudukan para pihak. Namun demikian dalam praktiknya, asas keseimbangan sering diabaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi muncul perdebatan antara pihak kreditur dengan debitur mengenai keabsahan wanprestasi karena pihak kreditur menganggap wanprestasi yang dilak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.815 MAN p
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…
Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1558 WAE p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Merupakan Korban Prostitusi Online Mela…
Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting, setiap anak m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1538 HEH p
Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online
Pekembangan Transportasi khususnya transportasi udara kini berkembang sangat pesat dengan didukung oleh teknologi masa kini hal ini juga menimbulkan berbagai macam masalah khususnya dalam kegiatan jual beli tiket pesawat secara online (e tiket) banyak keluhan dari konsumen seperti keterlambatan dalam mengkonfirmasikan e tiket yang sudah di beli, pembatalan keberanngkatan secara sepihak d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.802 LAB p
Perlindungan Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Harga Barang Yang Tertera Pada …
Pembimbing I. Th.I. Pesulima, Pembimbing II Ny. Agustina Balik.,. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajibn antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen mengambil sendiri barang belanjanya di etalase yang telah disediakan, dimana telah tertera lebel harga yang harus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.798 DEW p
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…
Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.302 TUA p
Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang No. …
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara status pegawai honorer ini kemudian dihapuskan dan yang hanya diakui dalam undang-undang ini yakni PPPK dan PNS. Sehingga yang menjadi rumusan masalah disini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan pegawai honorer? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai honorer? Penelitian i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.461 HUK p
Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem COD (Cash On Delivery
Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesananya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap kurir yang merupakan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.794 DJA p
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Kajian Dari Perspektif Und…
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Dalam undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1524 JEM p
Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam P…
Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan diperbolehkannya hak milik atas suatu tanah untuk dijadikan jaminan utang, semakin memperje…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.786 SIT j
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dirampas Kebebasannya Menurut Konvensi …
di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 secara garis besar hanya mengatur tentang Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk tumbuh kembang (development right), dan Hak anak untuk berpartisipasi (participation right). Selain itu di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 juga tidak secara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.277 MET p
Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan
Konflik bersenjata merupakan perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai angkatan bersenjata negara. Keberadaan perang yang pada kenyataannya, terkadang dapat melanggar Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Maka pada dasarnya suatu konflik bersenjata, perlu dilakukan dengan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.276 TIM p
Perlindungan Hukum Hak Anak Pekerja Migran Dalam Prespektif Hukum Nasional
Sekitar 80 persen perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar negeri, dengan rata-rata usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Pada rentang usia tersebut, berkaitan erat dengan masa reproduksi, jumlah ini berdampak pada besarnya jumlah anak yang ditinggalkan ibu dalam usia dini. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.275 MAR p
Kekuatan Berlakunya Putusan Pengadilan Terhadap Hak Waris Atas Tanah Dati Yan…
Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk prasarana lainnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.773 RUH k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara