Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik
kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah
Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana
perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi
administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur
pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI seta untuk mengetahui dan menganalisis
perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggran sesuai substansi sanksi
administrasi TNI pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual
approach). Dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait
dan beberapa literatur sebagai sumber bahan hukum sekunder melalui teknik pengumpulan bahan
hukum kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif.
Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat prosedur dalam penjatuhan sanksi
administrasi yang diterapkan pada dasarnya digolongkan menjadi dua golongan pelanggaran yang
sanksi administrasinya disesuaikan dengan golongannya, serta jabatannya pun menjadi salah satu
yang membedakan pemberian sanksi administrasi seperti sanksi administrasi Perwira akan berbeda
dengan Bintara/Tamtama. dan perlindungan hukum prajurit yang akan dijatuhi sanksi administrasi
dapat terwujud dengan penerapan sanksi berdasarkan asas – asas hukum yang adil, sebagaimana
telah dicantumkan yaitu Asas Mendidik, Asas Keterbukaan, Asas Keseimbangan, Asas Keadilan,
Asas Kesetaraan.