Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.970 TET p

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tan…

ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kepada anak (Putusan Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb). Anak yang menga…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Yang Gagal Klaim

Dewasa ini oleh sebahagian besar masyarakat, asuransi dijadikan sebagai kebutuhan dalam menghadapi berbagai risiko kehidupannya. Namun tingginya kepercayaan masyarakat terhadap jasa asuransi, tentunya harus didukung dengan perbaikan tingkat pelayanan serta kinerja perusahaan asuransi tersebut. Bahkan tak kalah penting adalah tingkat kenyamanan masyarakat sebagai pemegang polis. Karena seri…

Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah tindakan pengalihan tanah dengan membayar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk memperoleh tanah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat, negara dan masyarakat, serta memastikan kepentingan yang hukum kepada pihak yang berwenang. Penelitian in…

Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan pra adjudikasi itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli Nomor : B-123/Q.1.18.8/Eoh.1/…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Stud…

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Masalah yang dianalisis dan dibahas da…

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1685 AKH p

Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Peleceh…

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh lakilaki dewasa ketika menjadi korban, kasus tersebut terabaikan. Karena, aturan yang belaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP tidak menjelaskan mengenai pelecehan seksual tetapi menjelaskan mengenai pecabulan yang di…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Ps Glow Berdasarkan Putusan Pengadila…

Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pinjaman Online Berbasis Ilegal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.915 MAS p

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik

Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Ter…

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Telur Infertil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas peredaran telur infertil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/permentan/pk.230/9/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur k…

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana P…

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis. Dampak tindak pidana ini terha…

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usa…

Pandemi Covid-19 telah memberikan begitunya banyak dampak terhadap tatanan kehidupan sosial terkhusunya di bidang ekonomi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena covid-19, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagai penyelesaian sengketa kepailitan menjadi alternatif dalam upaya debitur agar debi…