Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.290 NAN p

Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 T…

Dalam putusan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian dua poin 2 fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. namun pada kenyataanya masih terdapat Perusahaan Fintech Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI tersebut seperti yang dil…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana Pencabulan Anak’’ (Studi Pu…

Anak dan perempuan merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Kasus yang terjadi yakni bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dekat rumah anak atau setidak-tidaknya pada suatu …

Penegakan Disiplin Terhadap Oknum Anggota Tni Yang Melakukan Pelanggaran Asusila

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegak…

Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam P…

Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan diperbolehkannya hak milik atas suatu tanah untuk dijadikan jaminan utang, semakin memperje…

Pemalsuan Bukti C1 Pada Proses Pemilihan Legislatif (Studi Kasus Pada Direkto…

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Prov. Maluku dari Partai Gerindra atas nama John Lewerissa dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Pemalsuan surat inipun terjadi antara Robby Gaspersz dan John Lewerissa dalam dokumen rekapan pemungutan suara C1. Secara yuridis tindak pidana pemalsuan yang terjadi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Pas…

Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administrasi Dalam Peraturan Kepala D…

Artikel ini membahas tentang Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang PSBB.Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang denda administratif dan unruk mengetahui dan menganalisis pengaturan denda administratif dalam peraturan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, yakni suatu penelitian …

Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Sebagai Perwujudan…

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-UM Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Masalah adalah Faktor Apa S…

Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…

Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 345 Tahun 2002 Di DesaBatu M…

Pembatalan Sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak atas tanah karena penerima hak tidak memenuhui syarat yang ditetapkan dalam keputusan hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberi yang bersangkutan. Pembatalan Sertifikat atas tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian da…

Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Provinsi Maluku

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengrusakan terumbu karang di wilayah Provinsi Maluku. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan m…

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…

Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi Di Negeri Latu (Vide…

Pada prinsipnya dalam suatu usaha untuk melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepaspisahkan dengan pesolan hukum baik secara normatif maupun formal. Dalam upayanya diketahui bahwa pesoalan hukum normatif tentu menjadi tolak ukur untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah atau tidak sedangkan persoalan hukum formal yakni bekaitan dengan bagaimana psoalan pembuktian hukum n…

Pengaturan Hukum Terhadap Perang Saudara Di Suriah Perspektif Hak Asasi Manus…

Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Perang menimbulkan kekerasan terorganisir yang muncul dari kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Berdas…

Tanggung Jawab PT. Gojek Terhadap Perjanjian Layanan Pengiriman Barang (Go-Send)

PT Gojek Indonesia hadir sebagai salah satu transportasi online berbasis aplikasi. PT Gojek yang menyediakan berbagai Fitur layanan, salah satunya adalah Jasa layanan Gosend. Gosend adalah solusi pengiriman paket yang berkomitmen untuk mengantarkan barang atau dokumen dengan lebih mudah dan cepat.. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala berupa kehilangan ataupun kerusakan pada bara…

Pertanggungjawban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Saat Demonstrasi

Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegak…

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang terus meningkat serta membahayakan ma…

Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara

Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…

Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Bend…

Rumah penyimpanan benda sitaan milik negara merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun tak dapat dipungkiri tindak pidana pencurian dalam rumah penyimpanan benda sitaan milik negara juga sering terjadi salah satunya yang terjadi pada kantor Rupbasan Kelas I Ambon. Pencurian yang terjadi di…

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Adat Hak Milik Kerabat Bagi Pembangunan Untuk Kep…

Kegiatan pembangunan selalu memerlukan lahan atau tanah, untuk menyediakan lahan maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan harus diberi imbalan berupa ganti rugi dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya yang layak dan adil kepada pihak yang berhak melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan…