Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan ABK Indonesia. Pada umumnya ABK di kapal asing mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Perusahaan, Negara Pelabuhan dan Negara bendera kapal. Khusus perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal Korea Selatan ketika di tahan oleh Iran karena telah mencemari perairan Selat Hormus. Meskipun kemudian ABK tersebut dibebaskan, namun hal ini sempat menjadi persoalan yang cukup menganggu hubungan Indonesia Iran. Oleh sebab itu dalam skripsi ini hendak mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan ABK yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982.
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penahanan ABK sesuai dengan hukum internasional, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sedangkan pengumpulan bahan hukumnya, dilakukan melalui studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan oleh pemerintah Iran terhadap kapal dan ABK Hankook Chemi, Korea Selatan telah sesuai dengan hukum internasional berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu bahwa Negara pantai memiliki kewenangan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai. Namun demikian Pemerintah Indonesia juga memiliki hak untuk memberikan perlindungan hukum kepada ABK warga Negara Indonesia. Adapun bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia terdiri atas 3 yaitu. perlindungan teknis, perlindungan yuridis, dan perlindungan politis, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.