Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina,
Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya
peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi
bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal
36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/Permen-KP/2009 pendaftran dan
Penandaan kapal perikanan pasal 2 dan pasal 5 yang mengatur mengenai registrasi bendera
kapal Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan
membahas bagimana pengaturan registrasi bendera kapal ikan sebagai wujud penegakan
Hukum.
Adapun jenis penilitian yaitu yuridis normatif sedangkan pendekatan yang digunakan
penulis adalah deskriptif analisis dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang –
undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
Peraturan mengenai Registrasi Bendera Kapal ikan telah diatur Undang – Undang
Nomor 45 tahun 2009 Pasal 35 (a) dan Pasal 36, dan Pasal 117 ayat 2 Unndang-Undang No
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.
5/Permen-KP/2009 tentang pendaftran dan Penandaan kapal perikanan Pasal 2 dan Pasal 5
yang mengatur mengenai registrasi bendera kapal Indonesia dan juga pasal 91 dan 92
UNCLOS 1982, keempat ketentuan hukum tersebut saling berkaitan dalam pengaturan
registrasi bendera kapal ikan. Sehingga perlu dilakukan peningkatan penataan penegakan
hukum secara sistematis, konsisten dan tegas pada pelanggaran registrasi bendera kapal ikan
yang terjadi maupun luasnya wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan yang perlu
dicukup dan dijangkau.