Kajian Yuridis Penetapan Pelaku Sebagai Pecandu Narkotika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi pecandu narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta program rehabilitasi oleh badan narkotika nasional , dan untuk mmengetahui efektivitas pelaksanaan penetapan pelaku sebagai pecandu narkotika . Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif , dengan menggunakan pendekatan ososial , dan malalui teknik an…

Akibat Hukum Terhadap Warga Binaan Perempuan Pasca Melarikan Diri (Studi Kasu…

Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yaitu yang mempunyai fungsi strategis guna pelaksanaan pidana juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, klien pemasyarakatan (warga bi…

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.537 TAM k

Eksistensi Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.531 HAD e

Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut …

Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain disebut kawasan perbatasan. Perbatasan suatu Negara mempuyai peran penting pada penentuan batas wilayah kedaulatan dalam pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia dan China di Laut Natuna, berawal dari pengus…

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru membentuk Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pelaksanaan pembinaan da…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh ABK…

Penelitian ini membahas tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid yang dilakukan oleh 14 (empat belas) ABK KM Cantika 99, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Jam 18:00. Kejadian berawal ketika salah satu nahkoda kapal mendatangi Petugas Kesehatan Pelabuhan untuk memvalidasi dokumen bebas C…

Aspek Melawan Hukum Pidana Dari Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penya…

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang dengan bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan dan secara tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Terdapat kebijakan yang pemerintah usungkan demi mena…

Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi …

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA ini tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuannya, namun terkadang anak mengalami keadaan atau situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum dan pada kenyataannya yang terjadi anak yang sedang menjalani masa pidana (anak didik pemasyarakatan) pun dapat melarikan diri dari LPKA. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa fat…

Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum karena dihadapkan pada masalah ekonomi salah satunya dengan bermain judi (togel) online yang dijadikan sebagai hiburan ditengah pandemi ini ataupun sebagai ma…