Tentara Anak Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Perspektif Huk…

Hak-hak anak telah diakui dalam hukum internasional, berbagai instrument internasional telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak termasuk hak anak dalam konflik bersenjata. Deklarasi tentang hak-hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, dan instrumen instrumen regional seperti Deklaras…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak

Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…

Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara

Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…

Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dirampas Kebebasannya Menurut Konvensi …

di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 secara garis besar hanya mengatur tentang Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk tumbuh kembang (development right), dan Hak anak untuk berpartisipasi (participation right). Selain itu di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 juga tidak secara…

Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan

Konflik bersenjata merupakan perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai angkatan bersenjata negara. Keberadaan perang yang pada kenyataannya, terkadang dapat melanggar Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Maka pada dasarnya suatu konflik bersenjata, perlu dilakukan dengan d…

Perlindungan Hukum Hak Anak Pekerja Migran Dalam Prespektif Hukum Nasional

Sekitar 80 persen perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar negeri, dengan rata-rata usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Pada rentang usia tersebut, berkaitan erat dengan masa reproduksi, jumlah ini berdampak pada besarnya jumlah anak yang ditinggalkan ibu dalam usia dini. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarg…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…

Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…

Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…

masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…

Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia

Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…

Kekuatan Berlakunya Putusan Pengadilan Terhadap Hak Waris Atas Tanah Dati Yan…

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk prasarana lainnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pih…

Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Data Medis Pasien Covid 19

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.442 NAR p

Perlindungan Lingkungan Laut Dan Pesisir Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Ala…

Lingkungan hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindunginkelestariannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam dengan cara destruktif .Adapun permasalahan Yang akan dibahas dalam skripsi …

Kajian Hukum Pidina Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speet Bump) Bagi Penge…

Keputusan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pemaiaki jalan, menegaskan bahwa pembuatan Speet Bump atau Polisi Tidur harus memenuhi segala criteria yang di atur dalam keputusan tersebut. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Speet Bump yang ada di jalan di saat ini dimulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak tepat, bentuk dan ba…

Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.534 RAJ k

Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Terhad…

Status Tersangka dan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum karena dihadapkan pada masalah ekonomi salah satunya dengan bermain judi (togel) online yang dijadikan sebagai hiburan ditengah pandemi ini ataupun sebagai ma…

Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Peraturan mengenai perlindungan bagi transgender di Indonesia hingga saat ini belum ada. Sehingga perlindungan hingga perlakuan bagi transgender yang terjerat kasus belum diatur secara jelas. Padahal sebagai warga negara Indo…

Efektivitas Penengakan Hukum Terhadap Mayarakat Dalam Membuang Sampah Di Kabu…

Efektivitas pengakan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah di Kabupaten Kepulauan Aru. Dimana fokus kajianya di lakukan di Kelurahan Siwalima Jln. Cendrawasih Dobo tingkat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah masih sangat kurang mereka membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga menganggu penguna jalan baik para pejalan kaki maupun para pengendara seh…

Penegakan Hukum Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Polresta Pu…

Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologi terhadap perempuan. Salah satu kasus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat terjadinya ke…