Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penilitian ini membahas tentang penggunaan kekerasaan untuk penguasaan wilayah
perspektif hukum internasional berkaitan dengan sengketa perbatasan Dataran Tinggi Golan
antara Suriah dan Israel, pada umumnya wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi
eksistensi suatu negara. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat,
udara dan laut. Kedaulatan atas wilayah darat meliputi permukaaan tanah daratan dan juga tanah
di bawah daratan sampai pada kedalaman yang tidak terbatas hukum internasional menghormati
peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan
terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara yang dimuat dalam berbagai produk
hukum internasional.
Tujuan dan manfaat penilitian ini adalah untuk menunjukan mengkaji dan menganalisi
aturan-aturan penguasaan wilayah dan hukum internasional.jenis penilitian yang digunakan
dalam penilitian ini hukum normative yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder yang
pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka.
Berdasarkan hasil penilitian menunjukan bahwa pengaturan tentang penguasaan wilayah
diatur dalam hukum internasional namun dilarang bilamana hal itu dilakukan dengan cara-cara
kekerasan sebagaimana diatur dalam UN Charter Pasal 2 ayat (3) dan (4). Bentuk penaklukan
wilayah saat ini sudah sangatlah dilarang (strictly prohibited), hal ini ditekankan dalam resolusi
242 Dewan Keamanan PBB tentang ketidaksahan penguasaan wilayah dengan peperangan.
Penggunaan kekerasan hanya diperbolehkan dalam hal perlindungan diri (self defence), atau
berdasarkan mandat Dewan Kemanan PBB demi tujuan kemanusiaan (humanitarian
intervention). Terlepas dari hal di atas, dalam ilmu hukum internasional klasik maupun hukum
kebiasaan internasional, penggunaan kekerasan dan penaklukan belumlah sampai pada tahap
dilarang.