Analisis Penerapan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kas…

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan karena zat yang dimiliki oleh narkotika sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun import bagi masyarakat. Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, dan menembus …

Kajian Yuridis Pembunuhan Tidak Disengaja Di Tinjau Dari Hukum Pidana Menurut…

Penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Dimana meninggalnya Schwarcof Etus Kainama dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael yang di vonis penjara 4(empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur …

Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb D…

Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi. Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb a.n terdakwa RMS, j…

Pelanggaran HAM Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…

Pengaturan Hak Parenta Yang Ada di Negeri Paperu

Mata rumah parentah adalah matarumah atau keturunan yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat, dan sejarah merupakan keturunan yang secara genealogis menjadi pemegang kekuasaan dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. Yang berhak menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan negeri adalah orang yang berasal dari matarumah parentah yang sudah di…

Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu semakin meningkat, hal ini didukung oleh intelektualitas manusia sebegai landasan mengapa teknologi dan zaman modern dapat hadir di saat ini. Seiring berkembangnya zaman, hukum sebagai suatu peraturan yang mengikat manusia guna membawa kesejahteraan juga harus berkembang demi memberi batasan bagi manusia khalayak. Pada saat ini, kenyataannya berbed…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Situs…

Perkembangan zaman selalu berbanding lurus dengan berkembangnya teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan seperti internet, walaupun bermanfaat internet juga dapat memberikan kerugian khusunya mengenai hak cipta. Di internet banyak sekali situs-situs penyedia streaming gratis yang menyebarkan karya sinematografi (film) tanpa izin dari Pemegang hak cipta dimana hal ini telah melanggar hak ek…

Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.910 SID p

Perlindungan Terhadap Kreditur Atas Jaminan Hutang Berupa Hak Cipta Konten Yo…

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual melalui peraturan tersebut Pemerintah memberikan izin kepada konten kreator yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit dibank. Akan tetapi, masih adanya simpangsiur dalam pene…