Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan
bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (Pasal 9), dan hak
moral (Pasal 5) terhadap ciptaan yang mereka buat. Hak ini hanya dimiliki oleh
pencipta dan pemegang hak cipta, selain pencipta dan pemegang hak cipta
diwajibkan untuk mendapatkan izin. Namun terdapat perbuatan pengambilan
rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak yang dilakukan ketika seseorang
menonton film di bioskop dan menguploadnya di sosial media, serta mendapatkan
keuntungan ekonomi dari hasil upload potongan film tersebut. Adapun film
merupakan salah satu jenis dari karya sinematografi, dimana karya sinematografi
sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta pada
Pasal 40 ayat (1) huruf (m).
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan
pendekatan undang-undang, dan pendekatan konsepsual, dengan sumber bahan
hukum primer, sekunder dan tersier.
Pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak bisa saja
bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun jika perbuatan tersebut telah
bersifat komersial dan tidak menguntungkan bagi pencipta dan pemegang hak cipta
dimana terbalik dari yang dinyatakan dalam Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang
Hak Cipta maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, sesuai
dengan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang memiliki unsur subjek, perbuatan
dan melawan hukum, serta Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan
hukum. Kemudian hal ini harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan unsur
kesalahan atau melawan hukum. Nantinya bentuk tanggung jawab yang diberikan
harus berupa ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 96 ayat (1),
Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4).