Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan
karena zat yang dimiliki oleh narkotika sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan
mengobati penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik
melalui produksi dalam negeri maupun import bagi masyarakat. Narkotika beredar luas dalam
kehidupan masyarakat, dan menembus segala lapisan masyarakat. Kasus penyalahgunaan
narkotika di Indonesia kian bertambah. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus
karena tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP sebagai
dasar pengaturannya, melainkan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Penyalahguna Narkotika untuk penggunaan Narkotika dapat diancam dengan Pasal
127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana untuk golongan I ancaman maksimal hanya 4
tahun. Narkotika golongan II dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika
golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 127 dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 dalam putusan Nomor; 61/Pid.Sus/2009/PN AMBON. Metode
penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (yuridis
normative), yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research), dengan bahan
kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang
berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Hakim dalam kasus putusan Nomor;
61/Pid.Sus/2009/PN AMBON, bertolak belakang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo Nomor SEMA RI. 07 Tahun 2009, yang
menyatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi
apabila penggunaan Narkotika dibawah 1grm. Namun putusan Hakim dalam putusan Nomor;
61/Pid.Sus/2009/PN AMBON, terdakwa dijatuhi hukuman pidana dan bukan rehabilitasi