Hukum Perjanjian Internasional Mengenai Tidak Di Undangnya Junta Militer Myan…

Myalnmalr altalu lebih dikenall dengaln Republic of Myalnmalr, sebelumnyal bernalmal Union of Myalnmalr merupalkaln sallalh saltu negalral yalng belum menjallalnkaln pemerintalhaln demokraltis di Alsial Tenggalral salmpali talhun 2011 setelalh diperintalh oleh rezim juntal militer Taltmaldalw sejalk talhun 1962. Pemerintalhaln militer Myalnmalr dimulali sejalk kudetal militer yalng dilal…

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Hak Aksesibilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Ambon Perspektif HAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.413 MAH h

Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Laut Indonesia

Negara kepulauan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan, dan sebagai media perhubung…

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Mi…

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi…

Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Apabila dari perkawinan itu di lahirkan anak, maka timbullah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang (akad), dalam hal ini perjanjian antara seorang pria…

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry

Jasa laundry sangat dibutuhkan tidak hanya oleh kalangan rumah tangga melainkan juga kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terbukti saat ini dapat dijumpai di sekitar wilayah pemukiman dan sekitarnya. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa laundry seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan konsumen tidak kehilangan,kel…

Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat 1 Huruf a dan c Tentang Prosedur Pendaftaran Merek yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda, namun pada prakteknya t…

Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Obat merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat artinya obat sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Salah satunya adalah obat antibiotik yang merupakan obat untuk membunuh bakteri dalam tubuh dan agar meningkatkan daya tahan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Pelaya…

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…

Studi Kasus Penyelasian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat Di Kabupaten Bu…

Masyarakat Hukum adat di indonesia merupakan bagian dari masyarakat Hukum indonesia yang dalam perkembanganya Zaman masyarakat hukum adat dalam hukum positif indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya.namun dalam kenyatanya banyak terjadi pelangaran terhadap hak – hak dari masyarakat Hukum adat tersebut.Pelangaran terhadap hak –hak masyarakat hukum adat d…

Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Penjualan Miracle Herbal Palsu

Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …

Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…

Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara…

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN (selanjutnya disebut PP 79/2021) menjadi tindak lanjut atas permasalahan sengketa kepegawaian pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP 79/2021 menunjukkan bahwa perubahan aturan dasar dalam penyelesaian sengketa kepegawaian khususnya di ranah peradilan tata us…

Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…

Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentan…

Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pokok permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Kecamatan Kota Masohi…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tan…

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan serta bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kema…

Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…