Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat
Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor
19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat.
Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat
Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang
bergerak di bidang perkebunan pala yaitu CV.Sumber Berkat Makmur (SBM).
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hokum
primer,sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis yang bersifat kualiatif.
Hasil penelitian ini adalah Bentuk Pertanggungjawaban pelaku
pembalakan hutan adat di Desa Sabuai jaksa penuntut umum telah menerima
berkas perkara dan Pengadilan Negeri Hunimua mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama sampai menjatuhkan hukuman 1,2
tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan No 19/PID.B/LH/PN/2021
Dth. Dalam pertimbangan Hakim sesuai dengan Putusan No
19/PID.B/LH/PN/2021 Dth. Pelaku illegal logging Hutan Adat Di Negeri Sabuai
bertentangan dengan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Perusakan Hutan dan Undang-undang No 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan menjadi dasar pertimbangan hakim kepada pelaku illegal
logging dan beban pidana dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Imanuel
Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV Sumber Berkat Makmur sebagai
pelaku korporasi.