Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konfl…
Hukum humaniter internasional secara eksplisit melarang keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Pertimbangan ini didasarkan atas dasar hak asasi manusia anak yaitu hak atas kelangsungan hidup karena pelibatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat mengancam keselamatan anak tersebut. Walaupun tidak dibolehkan dan dilarang akan tetapi kenyataannya anak tetap dilibatkan secar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.360 ASS p
Perlindungan Objek Sipil Dalam Konflik Bersenjata Ukraina Dan Rusia
Hukum humaniter internasional merupakan hukum yang di buat untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dengan cara melindungi pihak yang tidak bisa mempertahankan diri dengan mengatur sarana dan metode perang. dalam kajian hukum humaniter disebut obyek sipil. Objek sipil adalah semua obyek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan piha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.347 BOR p
Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional
Sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari konflik, hampir setiap pergantian kepemimpinan di negara ini diawali dengan kudeta. PBB Sebagai subjek hukum internasional memiliki organ yang berfungsi menjaga perdamaian dan keamanan internasional salah satunya seperti Dewan Keamanan PBB yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.345 MAR f
Akibat Hukum Dilibatkannya Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Mil…
louw selaku Pembimbing I dan R. M. Waas selaku Pembimbing II. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam suatu komunitas kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.341 SEP a
Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…
Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.340 URU l
Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Ber…
Banyak jenis senjata yang telah digunakan dalam perang bahkan pesawatpesawat tempur yang dikerahkan untuk menyerang lewat udara. Seiring perkembangannya pesawat tempur yang digunakan cukup banyak. Dewasa ini ada salah satu jenis pesawat yang seringkali digunakan dalam perang yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pesawat Tanpa Awak (PTA) yang leb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.325 HUW p
Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kau…
Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alas an kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berlaku dalam knflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.323 UDI t
Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam Konflik Be…
Gedung perwakilan diplomatik merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dari para pejabat diplomatik. Gedung perwakilan diplomatik dilindungi secara hukum dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Gedung tersebut dilindungi dari segala gangguan dan dalam keadaan apapun, termasuk pada saat terjadi konflik bersenjata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.320 HAR p
Pelanggaran Kedaulatan Negara Irak Dalam Konflik Bersenjata Antara Amerika Se…
Negara menjadi subjek hukum par Excellence dalam hukum internasional adalah karena negara memiliki kedaulatan (sovereignty). Begitu pentingnya makna kedaulatan negara dalam relasi antar negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang menghimpun negaranegara berdaulat sebagai anggotanya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB disebutkan bahwa : “The organi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.298 RIF p
Penggunaan Senjata Kimia Oleh Negara Suriah Dalam Konflik Bersenjata
Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874 , Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol jenewa 1925, Deklarasi paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 atau Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.273 SOL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara