Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum humaniter internasional secara eksplisit melarang keterlibatan anak
dalam suatu konflik bersenjata. Pertimbangan ini didasarkan atas dasar hak asasi
manusia anak yaitu hak atas kelangsungan hidup karena pelibatan anak dalam suatu
konflik bersenjata dapat mengancam keselamatan anak tersebut. Walaupun tidak
dibolehkan dan dilarang akan tetapi kenyataannya anak tetap dilibatkan secara
paksa salah satunya dengan menjadi tentara anak. Kasus yang terjadi di Sudan,
tentara anak dipakai baik oleh pemerintah maupun kelompok pemberontak dalam
konflik bersenjata yang terjadi. Tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi karena
selain bertentangan dengan hukum tetapi juga sangat menciderai nilai-nilai
kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian mendasari lahirnya keinginan penulis
untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang bagaimana Perlindungan
Hukum Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konflik
Bersenjata, Dalam Perspektif HAM.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang bertujuan
untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana Perlindungan Hukum
Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata,
Dalam Perspektif HAM.
Perlindungan hukum internasional terhadap anak yang dilibatkan dalam suatu
konflik bersenjata dibagi atas dua yakni perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam kasus
ini dilakukan lewat penandatanganan rencana aksi oleh PBB dan para pihak yang
berkonflik untuk mencegah terjadinya perekrutan anak. Sedangkan bentuk
perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara penindakan hukum bagi para
pelaku perekrutan anak secara individual dan sanksi sesuai ketentuan Piagam PBB
bagi negara yang ikut terlibat dalam perekrutan tentara anak.