Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala
kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan
berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang
mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat digunakan
kembali dan sampah lainnya. Kemudian, Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27
huruf f, hanya mewajibkan Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk menyediakan
sarana/fasilitas pemilahan sampah terhadap 3 jenis sampah, yaitu sampah B3
Rumah Tangga, sampah organik dan sampah anorganik.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative dengan masalah
yang diangkat, yaitu: 1) Bagaimana konflik norma dalam pengaturan Perda
Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal
17 ayat (2), (4) dan (5)?; dan 2) Bagaimana upaya hukum penyelesaian konflik
norma dalam pengaturan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP
Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5)? Tujuan dari penulisan ini
adalah untuk mengetahui serta menganalisa konflik norma konflik norma dalam
pengaturan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP Nomor 81
Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) dan upaya hukum penyelesaian konflik
norma tersebut.
Berdasarkan penelitian, diperoleh bahwa Perda Nomor 11 Tahun 2015
Pasal 27 huruf f bertentangan dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2),
(4) dan (5), karena ketentuan mengenai jenis sampah diantara kedua pengaturan
tersebut berbeda, dan terhadap pasal yang bertentangan tersebut oleh dapat
menjadi tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena
pembatalan melalui uji materil oleh MA.