Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Royalty Atas Hak Cipta Karya Lagu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.978 IMU p

Dampak Usaha Penangkapan Telur Ikan Terbang Terhadap Hak Ulayat Laut Masyarak…

Hak ulayat laut merupakan hak sepenuhnya masyarakat hukum adat setempat serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak ulayatnya, dan menjaga sumber daya alam laut secara bersama-sama masyarakat hukum adat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada orang lain dari luar masyarakat hukum adat tersebut yang memperole isin dari pemerintah dan masyarakat hukum adat, untuk mengembangk…

Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pe…

Saat ini banyak pelaku pengedar film yang dengan mudah mendapatkan informasi melalui media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya sinimetografi. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang N…

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan barang melalui laut merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Dalam pengangkutan barang melalui laut, ada perjajian antara pengirim dan pengangkut barang yang dinamai perjanjian pengangkutan antara pengirim barang dengan pengangkut yang kemudian melibat pihak-pihak yang lain seper…

Sengketa Tanah Marga Yang Berstatus Hak Guna Usaha

Sengketa pertanahan yang terjadi dilahan HGU pada tanah marga ipanama adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat serta tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak pengelolah terhadap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya batas pemanfaatan/penggunaan lahan dari PT.SDW pada surat pernyataan dan keterangan yang dibuat pada tahun 1987 yang mengakibatkan sengketa pertanahan berlanjut h…

Analisa Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yan…

Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon…

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Negeri Soya)

Tanah Adat merupakan milik dari suatu kesatuan masyarakat hukum Adat, yang pemanfaatannya dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, baik terhadap hak-hak yang tedapat dibawah maupun di atas tanah tersebut. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu ha…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pem…

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta…

Pengambilan Rekaman dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (Pasal 9), dan hak moral (Pasal 5) terhadap ciptaan yang mereka buat. Hak ini hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, selain pencipta dan pemegang hak cipta diwajibkan untuk mendapatkan izin. Namun terdapat perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tan…

ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kepada anak (Putusan Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb). Anak yang menga…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hitu Di Negeri Hit…

Di Indonesia, masalah hak atas tanah masyarakat hukum adat sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan pemerintahan, di mana banyak masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Salah satunya adalah Negeri Hitu lama di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hak atas tanah masyarakat Hitu telah digunakan secara turuntemurun…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putus…

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…

Analisis Penerapan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kas…

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan karena zat yang dimiliki oleh narkotika sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun import bagi masyarakat. Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, dan menembus …

Kajian Yuridis Pembunuhan Tidak Disengaja Di Tinjau Dari Hukum Pidana Menurut…

Penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Dimana meninggalnya Schwarcof Etus Kainama dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael yang di vonis penjara 4(empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur …

Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb D…

Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi. Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb a.n terdakwa RMS, j…

Pelanggaran HAM Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…

Pengaturan Hak Parenta Yang Ada di Negeri Paperu

Mata rumah parentah adalah matarumah atau keturunan yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat, dan sejarah merupakan keturunan yang secara genealogis menjadi pemegang kekuasaan dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. Yang berhak menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan negeri adalah orang yang berasal dari matarumah parentah yang sudah di…

Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu semakin meningkat, hal ini didukung oleh intelektualitas manusia sebegai landasan mengapa teknologi dan zaman modern dapat hadir di saat ini. Seiring berkembangnya zaman, hukum sebagai suatu peraturan yang mengikat manusia guna membawa kesejahteraan juga harus berkembang demi memberi batasan bagi manusia khalayak. Pada saat ini, kenyataannya berbed…