Ditapis dengan
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry
Jasa laundry sangat dibutuhkan tidak hanya oleh kalangan rumah tangga melainkan juga kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terbukti saat ini dapat dijumpai di sekitar wilayah pemukiman dan sekitarnya. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa laundry seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan konsumen tidak kehilangan,kel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.934 KAS t
Wanprestasi Dalam Perjanjian Makan Hasil Dusun
Hukum perjanjian mencakup semua aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa persetujuan adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.933 ROM w
Pembagian Harta Bawaan Suami Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Hukum waris, merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan secara khusus merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa..hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajibankewajiban seseorang yang telah meninggal dunia ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.932 KAB p
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Negeri Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabu…
Tanah merupakan sumber terpenting dalam masyarakat hukum adat termasuk masyarakat adat di negeri kabauw maluku tengah demikian pentingnya tanah bagi masyarakat sehingga kerap kali menimbulkan sengketa di antara masyarakat hukum adat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sumber dat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.931 KAR p
Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat 1 Huruf a dan c Tentang Prosedur Pendaftaran Merek yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda, namun pada prakteknya t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.930 NUS p
Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Obat merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat artinya obat sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Salah satunya adalah obat antibiotik yang merupakan obat untuk membunuh bakteri dalam tubuh dan agar meningkatkan daya tahan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Pelaya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.929 MAI p
Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata
Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.928 LIE a
Studi Kasus Penyelasian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat Di Kabupaten Bu…
Masyarakat Hukum adat di indonesia merupakan bagian dari masyarakat Hukum indonesia yang dalam perkembanganya Zaman masyarakat hukum adat dalam hukum positif indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya.namun dalam kenyatanya banyak terjadi pelangaran terhadap hak – hak dari masyarakat Hukum adat tersebut.Pelangaran terhadap hak –hak masyarakat hukum adat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.927 SEL s
Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan
Pasal 45 menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2) menyebutkan ”kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”.Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.926 LAT k
Pemenuhan Hak-hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan
Pemenuhan hak-hak mantan istri harus dipenuhi setelah putusnya perkawinan, berupa nafkah mut’ah, nafkah iddah,kiswan, maskan. Sebagaimana lumrahnya hubungan hak dan kewajiban, maka apabila kewajiban tidak dilaksanakan akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Akibat hukum bila mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan istri, Pasal 34 ayat (3) Jika suami atau is…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.925 POL p
Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Penjualan Miracle Herbal Palsu
Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.924 MUH t
Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Ambon
Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai Akta Nikah, sehingga dapat kembali menetapkan pernikahan mereka. Hal ini tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah di langsungkan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka memberikan kepastian dan perlindungan kepada para p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.923 KEL p
Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …
Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1675 MAA k
Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara…
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN (selanjutnya disebut PP 79/2021) menjadi tindak lanjut atas permasalahan sengketa kepegawaian pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP 79/2021 menunjukkan bahwa perubahan aturan dasar dalam penyelesaian sengketa kepegawaian khususnya di ranah peradilan tata us…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.554 HIM p
Legalitas Penarikan Retribusi Pada Angkutan Laut Speed Boat Leti-Moa Dan Lako…
Angkutan laut, danau dan penyebrangan yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan armada kapal besar atau kecil seperti Speed Boat yang mampu mengangkut penumpang, barang dan kendaraan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain yakni Letti-Moa dan Lakor-Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya telah memperlancar arus barang dan manusia. Hal ini bukan jaminan bagi pengguna transporta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.553 LEK l
Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…
Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.552 LAG p
Pengaturan Tentang Ojek Konvensional Kendaraan Bermotor Di Kota Ambon
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). Apakah ojek konvensional konvensional dapat dikategorikan sebagai kendaraan angkutan umum dan 2). Bagaimana pengaturan hukum ojek konvensional konvensional. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari penulisan ini a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.551 NAU p
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak
Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.550 NAT t
Kajian Hukum Administrasi Negara Dalam Tilang Surat Tanda Nomor Kendaraan Ber…
Temuan dalam Operasi Gabungan Kantor SAMSAT adalah legalitas STNK akibat terbukti tidak memiliki keabsahan karena pemiliknya atau yang menguasainya belum membayar PKB. Proses tilang yang dilakukan merupakan kewenangan Polisi sebagai yang menerbitkan STNK. Dalam hal ini pengemudi tidak dapat diberikan surat tilang, karena peristiwa hukum yang terjadi tergolong sebagai peristiwa Hukum Ad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.549 YUS k
Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Ambon Terhadap Penarikan Tarif Kendaraan Um…
Keputusan Walikota tersebut juga menetapkan tarif untuk pelajar serta mahasiswa dan tidak dikenakan tarif penuh. Bayararan untuk mahasiswa serta pelajar hanya 50 persen dibanding penumpang umum. Namun hanya seringkali pengemudi angkutan umum, menarik ataupun menetapkan besaran tarif sendiri yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Ambon …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.548 LAI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara