Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara
pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang
sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase,
maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan
yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan
spionase juga merupakan pelanggaran terhadap hubungan kerjasama yang
berlandaskan itikad baik sesuai dengan kebiasaan Internasional, jika terjadi kasus
seorang diplomat yang disangkakan belum diputuskan melakukan spionase dan
bagaimana penggunaan standar minimum internasional untuk melindungi pejabat
diplomat yang melakukan spionase agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak
dibolehkan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan
kemudian di analisa menggunakan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Spionase yang dilakukan
pejabat diplomat telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 dalam pasal 3
tentang fungsi dan tugas pejabat diplomatik, dengan itu perlu adanya konvensi yang
mengatur mengenai spionase dalam masa perdamaian serta pengawasan terhadap
pejabat diplomat agar tidak ada penyelewengan terhadap ketentuan yang diatur
dalam konvensi Wina tahun 1961, dan bagaimana pengaturan standar minimum
internasional melindungi pejabat diplomat yang melakukan tindakan spionase agar
tidak mendapatkan perlakuan diluar dari kasus yang terjadi.