Kajian Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhada…

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, pada lingkup keluarga atau r…

Saksi Sedarah Dalam Perkara Pidana

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan adalah proses mewujudkan kehendak hukum. Kehendak hukum yang dimaksud di sini adalah ungkapan pikiran pembuat undang-undang dalam ketentuan hukum. Pembahasan tentang proses penegakan hukum juga sampai pada pembuatan undang-undang. Rumusan pikiran pembuat undangundang yang dituangkan dalam ketentuan …

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Royalty Atas Hak Cipta Karya Lagu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.978 IMU p

Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Terhadap Anak Di Wilayah Huk…

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi perlindungan anak melindungi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini kekerasan seksual berbasis gender terhadap anak. Akan tetapi pada kenyataan yang terja…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakan secara tegas mengenai…

Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Bagi Hasil) Kajian KU…

Hubungan antara manusia di era moderen dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara kehidupan bermasyarakat yang sering kali melibatkn perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian yang dapat di pertanggungjawabkan kedua pihak yang terlibat contonya adalah perjanjian kerja sama dalam melakukan kerja sama dalam usaha dalam bidang perikanan, yang dimana salah satunya (kreditur) meminjamk…

Perlindungan Konsumen Pelanggan IndiHome Terhadap Kebocoran Data Pribadi

Permasalahan terkait kebocoran data pribadi yang sudah banyak terjadi di Indonesia salah satunya kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome yang di perjualbelikan pada situs internet yang dapat dijangkau oleh siapa saja. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi sudut pandang manusia. Melindungi hak-hak konsumen me…

Perlindungan Terhadap Debitur (Borrowers) Dalam Perjanjian Peer To Peer Lendi…

Seiring dengan berkembangnya teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap gaya hidup bermasyarakat, berkat hadirnya teknologi masyarakat bisa melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat secara online menggunakan jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dengan adanya lembaga pembiayaan yang berada di luar jalur perbankan dengan menawarkan layan…

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Tindakan Pemungutan Tarif Yang Tidak Sesuai At…

Angkutan umum berperan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum membutuhkan penanganan serius. Angkutan dikatakan penting sebab berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi perkotaan. Pengangkut atau pemilik angkutan umum bertanggung atas keselamatan barang yang diangkut, sesuai dengan ke…

Kedudukan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdat…

Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan munculnya alat bukti baru dengan berbasis elektronik salah satunya adalah dokumen elektronik. Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat …

Perjanjian Flight Information Region Indonesia Singapura Berdasarkan Convensi…

Pada tahun 1946 pengendalian wilayah udara Indonesia di atas kepulauan Natuna dan Riau, oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) diserahkan kepada Singapura, hal ini dilandasi karena pada awal masa kemerdekaan, syarat fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia masih sangat sangat minim. Perkembangan selanjutnya, Indonesia-Singapura beberapa kali melakukan…

Kedudukan Hukum Bagi Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) D…

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan dan kealpan termaksud dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana mengenal konsep penghapusan tindak pidana pada semua tingkat kegiatan. Dalam kaitan dengan itu ,terdapat tindak pidana…

Dampak Usaha Penangkapan Telur Ikan Terbang Terhadap Hak Ulayat Laut Masyarak…

Hak ulayat laut merupakan hak sepenuhnya masyarakat hukum adat setempat serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak ulayatnya, dan menjaga sumber daya alam laut secara bersama-sama masyarakat hukum adat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada orang lain dari luar masyarakat hukum adat tersebut yang memperole isin dari pemerintah dan masyarakat hukum adat, untuk mengembangk…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Tanggung Jawab PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Atas Layanan Jasa Indonesi…

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan mengatur tentang hubungan perjanjian yang melibatkan antara satu pihak dan pihak lainnya agar mendapatkan suatu kepastian hukum atas kerugian yang akan dialami dikemudian hari, namun dalam kasus gangguan jaringan pada layanan Indihome PT. Telkom, mengalami gangguan internet p…

Tindak Pidana Penyadapan Dengan Modus Sniffing

Sniffing merupakan jenis kejahatan dunia maya ini melibatkan penyimpangan pengoperasian jaringan internet untuk melakukan kejahatan penyadapan dengan tujuan yang tidak dapat dibenarkan untuk memperoleh data dan informasi pribadi dan rahasia. Hanya ketika korban terhubung ke jaringan internet publik, sniffing dapat dilakukan. Sniffing adalah intersepsi ilegal dan menangkap data saat bep…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Tindak Pidana Kekerasan Psiksis Pada …

Kekerasan yang dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, perlu upaya dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan psikis terhadap anak di masa pembelajaran online yang dilakukan oleh orang tua. Penelitian ini…

Implikasi Yuridis Penundaan Sidang Praperadilan Oleh Hakim

"Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan…

Suaka Ekstrateritorial dan Akibat Hukumnya

Suaka ekstrateritorial merupakan praktik pemberian perlindungan internasional di luar wilayah teritorial suatu negara yang kerap dilakukan atas dasar eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan misi diplomatiknya, dalam beberapa kasus pemberian suaka ekstrateritorial terkadang dianggap mereduksi kedaulatan suatu negara …