Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun…

Kajian Yuridis Pidana Percobaan Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana

Pengendalian sosial yang mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Di dalamnya terdapat jenis Pidana Percobaan. Pidana percobaan ini biasanya juga dikenal dengan pidana bersyarat. Pidana percobaan ini juga dikena dengan pidana bersyarat. Pidana ber…

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …

Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Akan tetapi sejak diterbitkannya pedoman jaksa Agung republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 maka jaksa diberikan kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan nark…

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…

Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…

Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…

Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan kepada korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban tindak pidana sehingga lebih diperhatikan oleh Negara salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perkosaan karena korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas…

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dengan Melibatkan Informan Oleh Ditresnark…

Pemberi informasi yang membantu dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang disebut dengan informan, meskipun kedudukan informan (legal standing) dan informan secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, hanya kebijakana yang membuat infroman ini tetap di pakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika. …

Upaya BNN Provinsi Maluku dan Direskrim Narkoba Polda Maluku Dalam Penanggula…

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran narkotika bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi si…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…

Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…

Kajian Yuridis Fungsional Penerapan Plea Bargaining System Dalam Sistem Perad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1646 PAK k

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu

Laporan palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 220 KUHP tidak sertamerta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora. Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni apa saja kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana d…

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi C…

Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus corona disease covid 2019 (covid-19) di Indonesia, ternyata masih ada juga kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Perbuatan korupsi yang tidak lagi memandang kondisi negara dalam keadaan mengalami keadaan darurat kesehatan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang korupsi dinyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi dilakukan…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisi…

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa asing disebut violentia.Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari…

Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di …

Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di Kota Dobo Oleh Polres Kepulauan Aru.difokuskan dengan permasalahan sebagai berikut : apa yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi ditempat hiburan malam di kota dobo dan bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi pada tempat hiburan malam oleh Polres Kepulauan Aru. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk m…

Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penj…

Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa haki…

Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Autopsi forensik adalah pemeriksaan mayat setelah kematian untuk menentukan penyebab dan cara kematian, dan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit atau cedera pada tubuh seseorang yang sudah meninggal. Untuk memperoleh bukti atau tanda-tanda bagi diri korban yang akan menunjukkan apakah telah terjadi kematian yang tidak wajar. Penegakan hukum untuk mencari keadilan, berpengaruh d…

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Lakalantas yang terjadi saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil yang dikendarai oleh RT adalah tindak pidana yang tidak masuk tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangan…

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Anggaran Dana …

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang fenomenal di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, bahkan korupsi tidak hanya menjangkau aparat pemerintahan pusat saja tetapi juga aparat pemeritah desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulisan ini…

Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…