Ditapis dengan
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak
Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.780 KEY t
Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara
Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.279 MAR p
Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…
Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.777 MES a
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dirampas Kebebasannya Menurut Konvensi …
di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 secara garis besar hanya mengatur tentang Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk tumbuh kembang (development right), dan Hak anak untuk berpartisipasi (participation right). Selain itu di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 juga tidak secara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.277 MET p
Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan
Konflik bersenjata merupakan perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai angkatan bersenjata negara. Keberadaan perang yang pada kenyataannya, terkadang dapat melanggar Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Maka pada dasarnya suatu konflik bersenjata, perlu dilakukan dengan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.276 TIM p
Perlindungan Hukum Hak Anak Pekerja Migran Dalam Prespektif Hukum Nasional
Sekitar 80 persen perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar negeri, dengan rata-rata usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Pada rentang usia tersebut, berkaitan erat dengan masa reproduksi, jumlah ini berdampak pada besarnya jumlah anak yang ditinggalkan ibu dalam usia dini. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.275 MAR p
Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…
Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.274 LAI p
Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…
masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.446 TOA k
Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia
Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.272 GAI i
Kekuatan Berlakunya Putusan Pengadilan Terhadap Hak Waris Atas Tanah Dati Yan…
Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk prasarana lainnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.773 RUH k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara