Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asimetris Persprektif Hukum Humaniter

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Apakah Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asymetris Telah Diatur Dalam Hukum Humaniter Internasional. Di saat ini dalam perang salah satunya yaitu perang asimetris, sudah banyak yang berperang menggunakan senjata biologis. Perang asimetris adalah perang yang dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunik…

Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.789 KHO k

Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina, Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal 36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana Pencabulan Anak’’ (Studi Pu…

Anak dan perempuan merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Kasus yang terjadi yakni bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dekat rumah anak atau setidak-tidaknya pada suatu …

Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam P…

Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan diperbolehkannya hak milik atas suatu tanah untuk dijadikan jaminan utang, semakin memperje…

Penggunaan Kekerasan Untuk Penguasaan Wilayah Perspektif Hukum Internasional

Penilitian ini membahas tentang penggunaan kekerasaan untuk penguasaan wilayah perspektif hukum internasional berkaitan dengan sengketa perbatasan Dataran Tinggi Golan antara Suriah dan Israel, pada umumnya wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Kedaulatan atas wil…

Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemeritah Atas Pemberian Kuota Lebih Ke…

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai wujud Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merupakan rangkaian ibadah keagamaan sebagaimana telah dijamin dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu…

Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Sebagai Perwujudan…

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-UM Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Masalah adalah Faktor Apa S…

Status Hukum Kaum Belligerent Di Dalam Hukum Internasional Yang Melakukan Tin…

Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempua…

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…

Tentara Anak Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Perspektif Huk…

Hak-hak anak telah diakui dalam hukum internasional, berbagai instrument internasional telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak termasuk hak anak dalam konflik bersenjata. Deklarasi tentang hak-hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, dan instrumen instrumen regional seperti Deklaras…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak

Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…

Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara

Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…

Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dirampas Kebebasannya Menurut Konvensi …

di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 secara garis besar hanya mengatur tentang Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk tumbuh kembang (development right), dan Hak anak untuk berpartisipasi (participation right). Selain itu di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 juga tidak secara…

Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan

Konflik bersenjata merupakan perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai angkatan bersenjata negara. Keberadaan perang yang pada kenyataannya, terkadang dapat melanggar Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Maka pada dasarnya suatu konflik bersenjata, perlu dilakukan dengan d…

Perlindungan Hukum Hak Anak Pekerja Migran Dalam Prespektif Hukum Nasional

Sekitar 80 persen perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar negeri, dengan rata-rata usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Pada rentang usia tersebut, berkaitan erat dengan masa reproduksi, jumlah ini berdampak pada besarnya jumlah anak yang ditinggalkan ibu dalam usia dini. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarg…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…

Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…

Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…

masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…

Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia

Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…