Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut …

Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain disebut kawasan perbatasan. Perbatasan suatu Negara mempuyai peran penting pada penentuan batas wilayah kedaulatan dalam pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia dan China di Laut Natuna, berawal dari pengus…

Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut H…

Sukarelawan medis atau lebih dikenal sebagai tenaga kesehatan sukarela yang bekerja secara independent maupun bernaung di bawah organisasi kemanusiaan memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan pertolongan medis kepada korban perang baik kombatan maupun non kombatan. Namun ironisnya tidak sedikit dari mereka yang justru terbunuh dalam perang. Berdasarkan hal tersebut maka masalah…

Tantangan Bagi Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian Konflik Palestin…

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organ PBB yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamian dan keamanan dunia termasuk menyelesaikan konflik internasional. Salah satunya konflik yang belum terselesaikan ialah konflik Palestina-Israel, yang dalam kenyatannya sampai sekarang tidak kunjung selesai.Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa telah melakukan upaya yang maks…

Perildungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Dalam Konfik Bersenjata Di Tinjau D…

Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. …

Kedudkan Private Military Contractors/Pmcs Dalam Konflik Bersenjata Internasi…

Private Military Contractors (PMCs) merupakan sebuah peerusahan komersial yang menyediakan jasa militer yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Hmaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bah…

Alternative Dispute Resolution Sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Hukum Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.193 LES a

Penerapan Yurisdiksi Universal terhadap Pelaku Perekrutan Tentara Anak dalam …

Merekrut tentara anak secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada, dikarenakan anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi dalam keadaan damai maupun perang. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur diantaranya dalam Statuta Roma tahun 1998 yang kemudian membentuk Mahkahmah Pidana Internasional tahun 2002, yang secara hukum melarang perekrutan anak di bawah umur 15 tahun dan meng…

Fungsi International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Pelaksanaan Tang…

Internastional Committee of The Red Cross atau Palang Merah Internasional adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dengan tugas khusus untuk memberikan perlindungan serta bantuan terhadap tawanan perang, korban perang, serta tawanan politik dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional dan konflik internal negara yang didasarkan pada hukum h…

Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasu…

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak harus dipahami dan dilaksanakan secara tepat dan sesuai mengingat tujuan diversi untuk menghindari efek negatif pada prosesproses peradilan, sesuai yang diamanatkan UU SPPA Pasal …

Peranan Satuan Brimob Polda Maluku Dalam Penanganan Konflik Antar Negeri Di M…

Brimob yang mempertegas komitmen Brimob dalam lingkup perpolisian demokratik, yang sipil, professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Sejumlah kebijakan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan menuju Perpolisian demokratik dengan karakteristik sipil,professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Misalnya dalam penanganan masalah perkelahian di Negeri Mamala dan Morela, s…