Peranan Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan

Saksi verbalisant tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi verbalisant ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisant dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau …

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…

Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru

Polres Kepulauan Aru melakukan penyitaan terhadap barang bukti minimal keras jenis sopi, dan langsung memusnakan tanpa menunggu perintah pengadilan. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas dasar hukum Polri dalam melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras tanpa melalui proses peradilan menganalisa dan membahas akibat hukum apabila pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan …

Kajian Kriminologis Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pada Pandemik Covid 19 (Stu…

Masalah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi begitu luas menghantam segala segi kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah tindak kekerasan terhadap anak. Selama masa pandemic Covid-19 ini banyaknya tindak kekerasan terhadap anak seperti yang di dapat dari data statistik Unit Perlindungan Per…

Analisis Yuridis Penghentian Pemeriksaan Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangg…

Sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Pada dasarnya orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana di atur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam tahap pemeriksaan tersangka berkaitan dengan penanganan ters…

Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Kasus Perselingkuhan Antar Warga (Studi Kasus …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme penyelesaian danpemberian sanksi adat di Dusun Nyama, Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diterima dan diakui oleh Hukum Nasional. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis Empiris . Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan …

Faktor-Faktor Yang Mempengharui Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Lembaga Pe…

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana out put dari program ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini berarti pe…

Pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar Sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya…

Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional pada hakekatnya telah dirumuskan didalam Pasal 32 ayat 2 UUD 1945. Pelestarian bahasa daerah Tanimbar dalam 5 bahasa baik itu bahasa fordata, yamdena timur, selaru, makatian, dan selwasa dalam penggunaannya hampir sebagian besar jumlah penuturnya sedikit. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara melestarik…

Pelanggaran Pesawat Negara Asing Yang Terbang Di Luar Alur Laut Kepulauan Ind…

Wilayah udara suatu Negara merupakan ruang udara yang berada di atas wilayah laut pedalaman, wilayah daratan, laut teritorial, dan juga wilayah laut suatu Negara kepulauan. Berdasarkan adagium romawi, kedaulatan suatu Negara di ruang udaranya adalah sampai dengan ketinggian tidak terbatas. . Dalam pasal 1 Konvesi Paris 1919 yang di kuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa suatu …

Putusan Permanen Court Of Arbitration Dalam Sengketa Antara Fhilipina-China D…

Permanent Court of Arbitration (PCA) mengklarifikasi klaim China mengenai historic rights sehubungan dengan wilayah maritim di LCS yang diklaim dengan menggunakan nine-dash line merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 karena pada Tahun 2016 bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 karena pada Tahun 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) telah menyatakan b…

Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam Konflik Be…

Gedung perwakilan diplomatik merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dari para pejabat diplomatik. Gedung perwakilan diplomatik dilindungi secara hukum dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Gedung tersebut dilindungi dari segala gangguan dan dalam keadaan apapun, termasuk pada saat terjadi konflik bersenjata…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Milisi Dalam Perang Saudara Di Nigeria

Milisi adalah suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter. Milisi dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular, atau dapat pula menentangnya, sebagai contoh untuk melawan kudeta militer. Milisi dibentuk untuk melaksanakan salah satu tugas negara yaitu melindungi masyarakat dari aksi kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggu…

Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan PBB Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.318 AFI i

Bentuk Pertanggung Jawaban Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Tawanan Perang M…

Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa Negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanananya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanana Negara musuh yaitu orang – perorangan yang merupakan kombatan dari Negara musuh. Kombatan Negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi perlindungan itu bel…

Yurisdiksi Dan Intervensi ICC Terhadap Negara Yang Belum Meratifikasi Statuta…

nternational Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana International merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada di luar tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa . ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan inter…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri Pertambangan Pada W…

Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir terutama para ne…

Fungsi Dewan HAM Eropa Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Hungaria

Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu objek yang harus dilindungi oleh setiap negara, tentu perlindungan ini sesuai dengan The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Namun pada faktanya tidak sedikit negara yang mengabaikan hak-hak dari para pengungsi dan pencari suaka yang salah satunya ialah Negara Hungaria. Negara H…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Memp…

Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Sum…

Keabsahan Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagan Barat Mengenai Pemilihan Ke…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu apakah Pemerintah kabupaten seram bagian barat berwenang untuk membuat kebijakan pemilihan kepala desa adat secara serentak dan apakah kebijakan mengenai pemilihan kepala desa adat memiliki keabsahan. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan pe…