Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hitu Di Negeri Hit…

Di Indonesia, masalah hak atas tanah masyarakat hukum adat sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan pemerintahan, di mana banyak masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Salah satunya adalah Negeri Hitu lama di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hak atas tanah masyarakat Hitu telah digunakan secara turuntemurun…

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Perkawinan adalah naluri manusia semenjak adanya manusia itu sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melaksanakan hubungan biologis dalam berkeluarga. Dalam perkawinan merupakan suatu kepastian terjalinnya hubungan antar dua pihak, yang kita kenal dengan sebutan hubungan hukum, dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban, sehingga muncul hukum objektif yang mengaturnya yang di…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaa…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan mas…

Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention on International Trade in En…

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi meningkat di tempat-tempat di mana hukum tidak dihormati, seolah-olah tidak ada. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah satwa liar dan peningkatan jumlah pedagang satwa liar legal dan ilegal yang penjahatnya tidak menghadapi sanksi berat. Jumlah harimau sumatera semakin berkurang, mencapai sekitar 400 ekor. Di berbagai belahan Sumatera, satwa la…

Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Akibat Penundaan Penerbangan

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan semakin bertambah banyak sehingga harus dibarengi pula dengan alat transportasi seperti maskapai penerbangan dalam hal memenuhi kebutuhan manusia untuk memindahkan badang dan atau manusia ke suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang cu…

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Of…

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terburuk, meningkatkan kekerasan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak yang diperoleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab anak mendapatkan tindak penganiayaan pasca sekolah offline di masa pandemi covid-19 serta untuk mengkaji dan menjelaskan penanggulangan terhad…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Yang Gagal Klaim

Dewasa ini oleh sebahagian besar masyarakat, asuransi dijadikan sebagai kebutuhan dalam menghadapi berbagai risiko kehidupannya. Namun tingginya kepercayaan masyarakat terhadap jasa asuransi, tentunya harus didukung dengan perbaikan tingkat pelayanan serta kinerja perusahaan asuransi tersebut. Bahkan tak kalah penting adalah tingkat kenyamanan masyarakat sebagai pemegang polis. Karena seri…

Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah tindakan pengalihan tanah dengan membayar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk memperoleh tanah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat, negara dan masyarakat, serta memastikan kepentingan yang hukum kepada pihak yang berwenang. Penelitian in…

Penipuan Berkedok Investasi Jenis Binary Option

Penipuan berkedok Investasi jenis Binary Option merupakan salah satu dari sekian banyak penipuan berkedok investasi. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi dari penipuan berkedok investasi khususnya jenis Binary Option serta upaya hukum dan perlindungan hukum dari korban penipuan berkedok investasi jenis Binary Option maka penelitian ini dibuat sebagai upaya menghindarkan masyarakat dar…

Perlindungan Hukum Terdapa Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku ataupun korban merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa terjadi kepada siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga. meskipun kebanyakan korban merupakan istri dan anak perempuan dan pelaku kebanyakan adalah suami atau tetapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, bisa dialami dan dilakukan o…

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Terhadap Putusan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1725 PAU p

Kajian Yuridis Penolakan Uang Logam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Saumlaki Kab. K…

Pasal 1 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dan “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu…

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit Tentara Nasi…

Peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai penggedar mau…

Penerapan Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pe…

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/ 2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara,…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan S…

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, oleh karena itu aparat kepolisian sebagai penyidik memegang peranan sentral dan penting guna untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana terutama dalam hal ini adalah anak sebagaiman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 T…

Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Da…

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melanggar perintah, dan apa bila perbuatan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan itu, maka terdapat tindak pidana yang berhubungan dengan tidakan perkosaan serta penganiyaan terhadap seorang siswi SMA yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindakan ini sudah tentu tidak seara…

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum Polisi Dalam Tindak Kekerasan Seksual (D…

Pelecehan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau membuat seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat berupa perbuatan yang tidak senono, seperti menyentuh anggota tubuh vital atau bisa juga berupa kata-kata atau pernyataan yang mengandung nuansa cabul. Sedangkan orang/korban y…

Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan pra adjudikasi itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli Nomor : B-123/Q.1.18.8/Eoh.1/…

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…

Upaya Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengendara Kendara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1709 WAH u