Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa
teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada
perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk
menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor
kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnyakeinginan orang untuk berbuat jahat
atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini
pengancaman dengan Short Message service (SMS. Terbukti bahwa sistem informasi
teknologi elektronik tersebut bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan bagi siapa-siapa yang melakukan pelanggaran,namun masih ada juga pelaku
pelanggaran dan kejahatan yang belum teridentifikasi melakukan upaya tersebut. Bahwa
semua kejahatan yang mereka lakukan melalui peralatan computer, telekomunikasi, dan
informasi, baik berupa hardware, software maupun brainware.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas upaya penanggulangan yang
dilakukan oleh kepolisian (brimob) terhadap tindakan anarkis di Pulau Haruku”. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif
analitis, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan
terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan teknik
analisa bahan hukum diperoleh dari klasifikasi secara kualitatif.
Penerapan hukum terhadap perbuatan teror atau ancaman kekerasan melalui media
online diatur dalam pasal 29 UU ITE yakni harus menemukan hubungan unsur sengaja
dengan unsur-unsur lainnya dalam pasal ini, secara singkat sengaja adalah kehendak untuk
mewujudkan tindak pidana (yang memuat semua unsur pasal) oleh karena itu semua unsurunsur itu juga dikehendakinya. serta Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi
terhadap informasi dan transaksi elektronik, dikarenakan di jaman modern kini media
elektronik sangat dekat penggunaannya dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya
pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan hukum dan juga standar terkait penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam penerimaan penyelidik dan penyidik pada
penyidik kepolisian.