Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sebagai pilar dalam menjaga ketertiban dunia dalam rangka memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Polri dituntut untuk dapat menjadi contoh dalam
bersikap dan berperilaku. Namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran yang
dilakukan oleh oknum Anggota Polri, salah satunya ialah pelanggaran Asusila. Sistem Penegakan
Hukum dipertanyakan dalam perkara pelanggaran asusila ini karena dinilai masih ada perbedaan
dalam memberikan putusan hukum yang berdampak pada Citra Polri dikalangan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membahas prosedur penindakan oleh
Bidpropam terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran asusila. Metode yang digunakan
dalam menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum yuridis-normatif untuk mengkaji
pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum yang
terjadi yang dalam pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memastikan penerapan hukum
apakah sudah sesuai ataukah tidak serta apa saja yang menjadi hambatan dalam system penegakan
Hukum terhadap anggota Polri ini.
Hasil penelitian menemukan bahwa dalam penengakan hukum terhadap anggota Polri
yang melakukan pelanggaran asusila masih terhambat oleh beberapa faktor seperti tempat tinggal
saksi-saksi maupun korban yang tidak berada pada satu kota yang sama sehingga penanganan
perkaranya akan lebih lama, serta kurangnya alat bukti sehingga bisa saja perkara tidak dapat
dilanjutkan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara dapat ditutup.