Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kecelakaan lalu-lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan
kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu-lintas yang
ada dijalan. Walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor
kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam).
Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling
menentukan terjadinya kecelakaan lalu-lintas sebab kelemahan-kelemahan yang
timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati,
taat pada peraturan lalu-lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan
sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan
untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas.
Pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut harus
dapat dibuktikan adanya kesalahan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana
sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini ? dan
bagaimana penerapan ajaran pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu-lintas ?
Tujuan penulisan mengkaji dan membahas tentang sistem
pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini dan penerapan
ajaran pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu-lintas. Metode
penelitian yang digunakan yuridis normatif.
Hasil yang didapatkan oleh yaitu sistem pertanggungjawaban pidana dalam
hukum pidana positif saat ini yaitu dalam KHUP tidak menyebutkan secara
eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KHUP
sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Namun kedua
istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang
maknanya, sehingga KHUP kita juga menganut pengecualian terhadap asas
kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran. Kemudian penerapan
ajaran pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu-lintas akan menerapkan “asas
tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas fundamental, oleh karenanya
perlu ditegaskan secara ekspilisit sebagai pasangan dari asas legalitas dan
merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik