Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap HAM Akibat Perang Saudara…

Perang saudara atau dalam hukum internasional disebut dengan noninternational armed conflict yang terjadi di Kamerun antara pemerintahan yang sah dan kelompok pemberontak di Kamerun menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu mengenai pengaturan perang saudara di suatu negara dalam …

Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik

Pemenuhan kebutuhan setiap negara yang tidak dapat dilakukan sendiri membuat negara-negara di dunia yang hidup berdampingan harus menjalin hubungan kerja sama satu dengan yang lain. Jalinan hubungan antar negara ini membutuhkan berbagai aturan sehingga melahirkan ketentuan diplomatik dan konsuler yakni di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation dan Vienna Convention on Consular…

Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengakses suatu tempat. Membahas mengenai parkir tentu tidak lepas dari adanya juru parkir yang bertugas menjanga keamanan, ketertiban dan berpartisipasi kepada Pemerintah berupa pen…

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak A…

Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau, dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dan sesuatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut. Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika…

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana P…

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis. Dampak tindak pidana ini terha…

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usa…

Pandemi Covid-19 telah memberikan begitunya banyak dampak terhadap tatanan kehidupan sosial terkhusunya di bidang ekonomi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena covid-19, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagai penyelesaian sengketa kepailitan menjadi alternatif dalam upaya debitur agar debi…

Kedudukan Hukum Anak Harta Menurut Hukum Adat Negeri Urimessing Dusun Mahia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.878 TEL k

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (wartwan) Dalam Melakukan Kegiatan…

Kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun dalam kenyataannya, kas…