Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk
pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang
menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari
kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum
yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk mengantisipasi terjadinya
kerugian terhadap konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Terutama dalam masalah penjualan produk miracle herbal palsu yang ditemukan
dijual sejak tahun 2013 pada platform seperti tokopedia,shopee,Lazada dan bukalapak yang
ditemukan menjual produk miracle herbal palsu yang melanggar hak-hak konsumen yang diatur
dalam pasal 4 UUPK.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab
hukum tokopedia terhadap produk penjualan obat palsu yang beredar di masyarakat. Kegunaan
dari penulisan ini adalah untuk dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam ilmu hukum
perdata pada khususnya dan hukum perlindungan konsumen. Metode penulisan ini adalah yuridis
normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil yang diperoleh adalah bahwa penjualan miracle herbal palsu yang banyak ditentukan
di tokopedia adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga pertanggungjawaban hukum harus
dijalankan oleh pelaku usaha seperti yang ditentukan pasal 19 UUPK dan pasal 1366 KUHPerdata.
Akibat hukum dari penjualan miracle herbal palsu dapat merugikan kesehatan masyarakat
sehingga tokopedia juga ikut bertanggung jawab yang berdasar pada penjelasan pasal 1367
KUHPerdata. Dengan demikian dalam kasus penjualan miracle herbal palsu pelaku usaha harus
menjalani sanksi yang telah ditentukan