Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…

Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Pe…

Pengawasan penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik n…

Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan…

Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…

Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Ps Glow Berdasarkan Putusan Pengadila…

Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…

Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Penelitian ini menggambarkan mengenai tindakan wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yakni tidak membayarkan angsuran atau cicilan sehingga mengakibatkan kreditur mengalami kerugian. Keadaan tersebut membuat sehingga debitur pada akhirnya harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum oleh kreditur khususnya untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Berdasarka…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pinjaman Online Berbasis Ilegal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.915 MAS p

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik

Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Ter…

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…