Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Peleceh…

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh lakilaki dewasa ketika menjadi korban, kasus tersebut terabaikan. Karena, aturan yang belaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP tidak menjelaskan mengenai pelecehan seksual tetapi menjelaskan mengenai pecabulan yang di…

Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Menurut Stockholm Conv…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.428 BUL t

Pengaturan Kelompok Militan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter …

Militan atau disebut sebagai kelompok radikal adalah suatu kelompok penduduk sipil ini memiliki tujuan yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya militan terjadi karena adanya pertentangan antara Taliban dan pemerintah Afganistan yang didukung oleh Amerika Serikat sehingga terjadinya k…

Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasi…

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase, maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan spionase …

Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter In…

Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. S…

Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang. Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fas…

Ekstradisi Dan Implikasi Hukumnya Bagi Hubungan Diplomatik Dua Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.422 ALA e

Pengaturan Tentang Pelanggaran Ruang Udara OlehPesawat Asing Menurut Hukum In…

Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 dan 7 telah mengukuhkan kedaulatan Negara diruang udara yang bersifat complete and exclusive yang mana, Negara berdaulat berhak mengatur dan mengamankan jalur penerbangan, mengingat sangat strategisnya ruang udara suatu wilayah bagi pertahanan keamanan Negara. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesa…

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban

Terwujudnya suatu hubungan internasional dapat dilihat dari perjanjian internasional yang dibentuk dari negara tersebut, Konvensi internasional penting digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969. Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional yang terjadi di suatu negara…

Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Laut Indonesia

Negara kepulauan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan, dan sebagai media perhubung…

Implikasi Hukum Bagi Negara Pengguna Senjata Nuklir Dalam Konflik Bersenjata

Penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata terbukti telah membawa dampak buruk bagi manusia maupun bagi lingkungan. Dampak buruk dari senjata nuklir tidak hanya terjadi pada saat senjata nuklir itu diledakkan, namun dampak buruk tersebut terjadi hingga berpuluh tahun kemudian dalam bentuk radiasi nuklir. Penggunaan senjata nuklir dalam perang juga bertentangan dengan prinsip-prins…

Pemenuhan Hah-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Investasi Pertambangan Migas Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.936 RAT p

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Negeri Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabu…

Tanah merupakan sumber terpenting dalam masyarakat hukum adat termasuk masyarakat adat di negeri kabauw maluku tengah demikian pentingnya tanah bagi masyarakat sehingga kerap kali menimbulkan sengketa di antara masyarakat hukum adat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sumber dat…

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…

Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Penjualan Miracle Herbal Palsu

Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…

Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…

Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bagian dari sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perppu didefinisikan sebagai undang-undang yang sebagian besar harus ditulis dalam undang-undang, tetapi digunakan sebagai peraturan pemerintah karena kebutuhan mendesak. Undang-undang/perppu berada pada urutan ketiga dalam hierarki undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor …

Pengaturan Obyek Pajak Restoran Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 T…

Perkembangan proses bisnis pajak di daerah harus diatur dalam pengaturan pelaksanaan perpajakan yang jelas guna menghindari terjadinya mis interpretasi di lapangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memperjelas pengaturan obyek pajak restoran di daerah. Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul ialah sampa…