Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…

Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…

Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penyerahan Hak Pengelolahan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah m…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hitu Di Negeri Hit…

Di Indonesia, masalah hak atas tanah masyarakat hukum adat sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan pemerintahan, di mana banyak masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Salah satunya adalah Negeri Hitu lama di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hak atas tanah masyarakat Hitu telah digunakan secara turuntemurun…

Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah tindakan pengalihan tanah dengan membayar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk memperoleh tanah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat, negara dan masyarakat, serta memastikan kepentingan yang hukum kepada pihak yang berwenang. Penelitian in…

Pemenuhan Hah-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Investasi Pertambangan Migas Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.936 RAT p

Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.534 RAJ k

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…

Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawa…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya, hal ini yang menjadi alasan penulis untu…

Status Hukum Terhadap Tanah Hasil Reklamasi Pantai Dalam Wilayah Kesatuan Mas…

Dalam wilayah Kota Ambon terdapat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki wilayah petuanan darat dan laut. Terhadap wilayah petuanan laut ada berbagai aktivitas diantaranya pembangunan Jembatan Merah Putih, sepanjang pesisir Halong, Lateri terdapat pembangunan di bidang perindustrian dan rumah-rumah penduduk sehingga melakukan Reklamasi. Reklamasi yang terjadi di pesisir teluk Ambon B…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Petuanan Yang Di Man…

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketetntuan hukum dari kesewenangan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tana…

Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Adat Akibat M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.618 SAL p

Kajian Yuridis Atas Pentingnya Kontrak Antara Investor Dan Masyarakat Hukum A…

Pelaksanaan kegiatan investasi yang terjadi adalah berdasarkan ijin dari Pemerintah Pusat, para penanam modal langsung menghubungi Gubernur, Bupati atau Walikota tanpa melakukan pendekatan dengan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat). Berdasarkan ijin Gubernur, Bupati atau Walikota para penanam modal langsung memasuki lahan yang dituju untuk kegiatan investasi tanpa menghubungi Masyarakat Huku…

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua

hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilit…

Di Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah terdapat Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian/perkebunan, yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Awaya. Perusahaan ini memproduksi kakao (coklat), kelapa hibrida yang dibuat kopra, karet, dan pala di lahan seluas 10.000 hektare. Lahan yang dipakai adalah lahan milik masyarakat hukum adat yang bermukim disekitar perusahaan. Terda…

Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Adat Pada Desa Moain Ke…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu rentan terhadap perkembangan zaman. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Hal ini pun berhubungan erat dengan masalah sengketa jual beli tanah adat di Desa Moain yang merupakan tanah milik bersama, dan sebenarnya tanah…

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten …

Di Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua. Sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai lokal yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarkat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Int…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …

Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…

Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…

Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…