Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor 94-K/PM III-18/D/IX/2018 Dalam Kasu…

Putusan Pengadilian Militer III-18 Ambon dengan Nomor : 94-K/PM III18/AD/IX/2018 adalah kasus tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya bahwa Putusan Pengadilan Militer bersifat tertutup bagi Anggota TNI itu sendiri, sehingga pandangan umum tidak pernah melihat hal tersebut. Putusan yang dilakukan juga kadang kurang memberikan adanya rasa keadilan bagi diri anggota TNI yang menjadi ter…

Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Polisi sebagai lembaga pertama yang dihadapkan dengan korban kekerasan seksual mempunyai peran yang signifikan dalam pemenuhan hak warga negara terhadap kepastian dan kesetaraan hukum. Namun dalam realitas penegakan hukumnya pengabaian hak penyintas dalam beracara menjadi permasalahan yang menambah trauma korban kekerasan seksual. Proses pemeriksaan yang menyebabkan reviktimisasi ini me…

Kajian Yuridis Kesaksian Palsu dalam Pembuktian Tindak Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1688 LAT k

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun…

Kajian Yuridis Pidana Percobaan Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana

Pengendalian sosial yang mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Di dalamnya terdapat jenis Pidana Percobaan. Pidana percobaan ini biasanya juga dikenal dengan pidana bersyarat. Pidana percobaan ini juga dikena dengan pidana bersyarat. Pidana ber…

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …

Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Akan tetapi sejak diterbitkannya pedoman jaksa Agung republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 maka jaksa diberikan kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan nark…

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…

Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…

Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…

Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan kepada korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban tindak pidana sehingga lebih diperhatikan oleh Negara salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perkosaan karena korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas…