Ditapis dengan
Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi
Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dengan 2 (dua) cara melalui jalur pidana dan jalur perdata dalam jalur pidana dapat ditempu melalui proses peradilan baik penyidikan, penuntutan hinggah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sangsi pidana merupakan cara yang tepat menghadapi suatu perbuat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1679 KAD p
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1672 FRE p
Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi C…
Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus corona disease covid 2019 (covid-19) di Indonesia, ternyata masih ada juga kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Perbuatan korupsi yang tidak lagi memandang kondisi negara dalam keadaan mengalami keadaan darurat kesehatan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang korupsi dinyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi dilakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1636 LAT p
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Anggaran Dana …
Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang fenomenal di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, bahkan korupsi tidak hanya menjangkau aparat pemerintahan pusat saja tetapi juga aparat pemeritah desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulisan ini…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1623 FRE a
Pertangungjawaban Pidana Bendahara Dalam Tindak Pidana Korupsi Anggaran Penda…
Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (selanjutnya disebut Dinas LHP) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan..telah melanggar Pasal 15 dan Pasal 150 Peraturan Pemerinntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak ditetapkan menjadi tersangka, padaha jika diliha…dalam fakta persidangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1610 UBW p
Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Per…
Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan , disisi lain peradilan in absentia dapat dilaksanakan sejauh terdakwa tid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1585 TAH p
Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana
Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1545 PAR p
Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Korupsi merupakan (extra ordinary crime) maka penanganan pemberantasan tindak pidana koruspi membutuhkan cara yang extra salah satunya tentang Pembuktian terbalik yang merupakan pembuktian diluar kelaziman hukum acara pidana (Formil) dan memiliki potensi memudahkan penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi melalaui pembuktian terbalik, lalu apa yang melatarbelakangi s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1502 MAT p
Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Anc…
Korupsi yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, sudah tentu yang dimaksudkan di sini ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral baik tentu tidak akan melakukan korupsi. Upaya untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang terjadi di mana-mana memang telah banyak dilakukan, baik dengan menggunakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1500 MUH k
Modus Operandi Perbuatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korups…
Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi tentunya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra ordinari crime) dan bukan hanya itu saja namun berkembangnya tindak pidanaa korupsi tentunya berkembang dengan berbagai bentuk dan modus. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ko…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1493 KAR m
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara