Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan
wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum
yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti
undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor
wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut.
Penelitian ini mempermasalahkan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan
hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten kepulauan Aru, yang bertujuan untuk
menjelaskan faktor-faktor tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu
penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara konkrit
pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi di wilayah kepulauan seperti hanya Kepulauan Aru memiliki karakteristik yang
berbeda dengan wilayah kontinental, sehingga mdipengaruhi oleh beberapa faktor
hambatan yang berbeda pula dengan wilayah lain. Hambatan-hambatan tersebut antara
lain jumlah personil pada Unit Tipidkor Satuan Reserse Polres Kepulauan Aru yang terbatas
dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, fasilitas
pendukung berupa alat transportasi laut yang terbatas, serta wilayah kepulauandan jarak
antara Polres dengan polsek yang jauh, yang hanya dapat dilalui dengan menggunakan
angkutan laut yang berimbas pada biaya yang besar.
Oleh karena itu diharap adanya penambahan sumber daya di Unit Tipidkor Satuan
Reserse Polres Kepulauan Aru yang memiliki keahlian penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana korupsi serta peningkatan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan
memperhatikan kondisi wilayah kepulauan.