Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang fenomenal di berbagai
belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, bahkan korupsi tidak hanya menjangkau
aparat pemerintahan pusat saja tetapi juga aparat pemeritah desa. Keberadaan desa
secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar
pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan anggaran dana desa Negeri
Hatalai (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb) dan mengkaji
dan menganalisis alasan penjatuhan pidana kepada tedakwa I dan II sedangkan
tidak kepada terdakwa III. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana korupsi anggaran
dana desa Negeri Hatalai TA 2016 yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Negeri
Hatalai melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan anggaran dana desa Negeri Hatalai sendiri
dilakukan oleh terdakwa I Suzie W.M Kakisina/Loppies, terdakwa II Pattiruhu
Adrians. S, dan Terdakwa III Alfred Pattiruhu yang menyalahgunakan tugas dan
wewenang sebagai aparatur pemerintah desa.