Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi pada prinsipnya
kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara tektual tetapi lebih bersifat
kontekstual. Hal ini dikarenakan kebijakan kriminal tersebut berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan secara in abstacto harus memberi pembaharuan
atau landasan yang dapat memiliki nilai efektifitas dan efisiensi bagi sub sistem
peradilan pidana, sedangkan pada konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi
tidak hanya akan bertumpu pada sub sistem peradilan pidana namun juga
dilakukannya juga upaya-upaya informal (pemerintah yang mengatasnakan negara
di luar sistem peradilan pidana) maupun non formal (masyarakat).
Terkait dengan hal tersebut maka penelitian dilakukan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, dengan artian bahwa penelitian ini tidak hanya
berfokus pada pada pendekatan kebijakan kriminal dari sisi perundang-undangan
dalam konteks pembaharuan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan tindak
pidana korupsi melainkan juga dilakukannya pendekatan kriminal secara
kontekstual dengan melakukan pendekatan terhadap upaya-upaya informal maupun
non formal.
Dengan demikian penelitian ini secara umum betujuan untuk mengkaji
tkebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi yang kemudian dilihat dari sisi
penal dan non penal yang kemudian akan ditinjau berdasarkan upaya-upaya formal
dengan artian bahwa mengetahhui upaya kebijakan kriminal dari sisi penal dengan
pendekatan undang-undang maupun pembaharuannya serta pendekatan informal
dan non formal sebagai upaya prefentif atau upaya non penal yang menitik beratkan
pada upaya-upaya yang dilakukan kelompok masyarakat maupun pemerintah yang
mengatasnamakan negara namun bukan dari aspek penegakan hukum secara
formal.