Perdamaian Dengan Pendekatan Mediasi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Penyelesaian perkara pidana dalam restoratif justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan …

Penegakan Hukum Perbuatan Prostitusi Dengan Menggunakan Media Online

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan diangkat. Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, dan untuk menganalisis permasalahan digunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami up…

Kajian Yuridis Perubahan Surat Dakwaan Yang Lebih Dari Satu Kali Dalam Proses…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Apakah pengajuan surat dakwaan yang dilakukan lebih dari satu kali bertentangan dengan KUHAP Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perUndang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan digunakan teori, konsep dan asas-asas Hukum umum Surat dakwaan merupakan das…

Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Ambon (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.958 WAA p

Kualifikasi Perbuatan Penghinaan Lambang Negara (Kajian Dari Undang-Undang No…

Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Begitu pula dalam hal mengemukakan pendapat di muka umum, tetap harus melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaa…

Pertanggungjawaban Hukum Anggota Brigade Mobil (Brimob) Yang Melakukan Penyal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.956 HUK p

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Kor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.955 SAB f

Perbuatan Penipuan Dalam Suatu Perjanjian Yang Dapat Dikualifikasi Sebagai Ti…

Dalam pelaksaan suatu perjanjian sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa di korbankan akan mengajukan upaya hukum. Penipuan merupakan delik pidana yang di atur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya “tipu musliat” dan “rangkaian kebohongan” sehingga …

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.953 LAI k

Kajian Yuridis Penjatuan Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengguna Tindak Pidana Nar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.952 WIJ k

Tinjauan Yuridis Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE Milik Dart Industries…

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Re…

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Dan P…

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting tapi dalam kenyataan sehari-hari tanah dapat menjadi faktor timbulnya sengketa tanah ulayat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana beker…

Status Dan Kedudukan Dewan Perwalian PBB Setelah Daerah-Daerah Perwalian Menj…

Piagam PBB dalam pasal 1 menyebutkan dengan tegas mengenai “penghormatan dalam prinsip-prinsip persamaan hak” dan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi internasional PBB “didasarkan asas prinsip persamaan kedudukan dari semua negara anggota. Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali dae…

Tanggung Jawab PT. Telkom Indihome Atas Pengguna Jasa Wi-Fi di Kota Ambon

Di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 19 Undang-undang dimaksud disebutkan bahwa ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dapat be…

Status Hak Atas Tanah Bagi Transmigran Lokal di Atas Tanah Adat di Maluku Tengah

Pengaturan mengenai hak-hak atas tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanahtersebut tetapi dalam kenyataanya Status hak atas tanah masih menjadi masalah di Kecamatan Teon Nila Serua (selanjutnya disebut TNS) Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kin…

Penerapan Asas Itikad Baik oleh Pelaku Usaha Bioskop dalam Menjalankan Usaha

Dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tetapi dalam kenyataannya itikad baik tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha pada Bioskop Platinum Ambon Plaza. Hal ini menimbulkan pe…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Panen Kelapa Sawit Antara PT. N…

Perjanjian Bagi Hasil, yang diatur menurut Hukum Adat pemilik tanah yang biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah dan selalu atau dirugikan, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap maka diterbitkan Undang-Umdang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan ti…

Perlindungan Hukum Kepada Driver GOJEK Dalam Pemutusan Perjanjian Kemitraan

Tujuan perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama antara kedua belah pihak, demikian juga perjanjian kemitraan yang dilakukan antara driver GOJEK dengan PT.GOJEK. Penerapan perjanjian kemitraan di sektor transportasi menimbulkan polemik akibat dari pemutusan mitra yang dilakukan sepihak oleh PT.GOJEK, para driver GOJEK yang sewaktu-waktu dapat mendapatkan pemutusan mitra karena terj…

Legalitas Hak Atas Tanah Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang…

Tanah Eigendom Verponding adalah tanah peniNggalan hak-hak Barat yang ada di Indonesia, dimana hak tanah Eigendom Veponding ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintahan Belanda untuk dikelola warga Indonesia dan setalah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 Tanah Eigendom Verponing harus dikonvesi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jenis Penelitan yang digunakan adal…

Intervensi Amerika Serikat Melalui Pt. Freeport dan Pengaruhnya Terhadap Stab…

Intervensi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional yang pada dasarnya Hukum internasional melarang campur tangan tersebut karena dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.tetapi dalam kenyataanya Amerika Serika melakukan intervensi melalui PT.…