Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa karena melihat
dampak yang ditimbulkan begitu luas, maka dari itu penanganannya pun harus
dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa seperti contohnya dengan penggunaan
Justice Collaborator atau saksi pelaku dalam sistem peradilan di Indonesia untuk
membantu penyidik sekaligus hakim untuk dapat mengambil keputusan.
Pertimbangan hakim untuk dapat memutuskan suatu perkara harus didasarkan
dengan bukti penyidikan dan fakta-fakta persidangan. Masalah yang dikaji
terletak pada isi Putusan No. 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst majelis hakim
menolak status Justice Collaborator yang diberikan oleh Penyidik dalam hal ini
KPK kepada Terdakwa melalui Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-
55/05/2016 karena dianggap telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai
seorang Justice Collaborator menurut SEMA No. 4 Tahun 2011 dan sesuai
dengan bukti penyidikan serta fakta-fakta persidangan tetapi hakim justru
memberikan vonis hukuman yang lebih berat dari tuntutan JPU. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus seorang
terdakwa yang sekaligus merupakan justice collaborator seperti pada Putusan No.
32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Dimana metode pengumpulan datanya adalah studi
kepustakaan dan dengan menggunakan metode analisa kualitatif.
Penelitian yang dilakukan dari Putusan No. 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
diperoleh hasil pertimbangan hakim dalam Putusan No.
32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst yang menempatkan peran terdakwa Abdul
Khoir adalah sebagai pelaku utama adalah tidak tepat. Dan vonis hakim yang
diberikan kepada Terdakwa dinilai terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan
para terdakwa lainnya, kedudukan Terdakwa seharusnya sebagai pelaku turut
serta dan Terdakwa dinilai telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai
seorang Justice Collaborator.