Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keberadaan manusia serta kejahatan yang
dilakukannya tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, namun sekarang
perkembangan kejahatan lebih pesat sehingga aturan hukum tidak dapat
menjawab perkembangan tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi
merupakan kejahatan yang memiliki imbas yang sangat besar bagi perekonomian
negara. Namun KPK bersama jajaran Kepolisian serta Kejaksaan selalu berupaya
memberantas korupsi dengan berbagai upaya yang dilakukan. Upaya-upaya
tersebut salah satunya adalah menghadirkan alat bukti rekaman suara dalam
proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif, dimana penulis menggunakan metode atau cara meneliti bahan
pustaka serta undang-undang yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa alat bukti rekaman suara mempunyai kedudukan dan kekuatan yang sama
dengan alat bukti yang lain dalam lingkup pemeriksaan tindak pidana korupsi.
Dalam hal menghadirkan alat bukti rekaman suara pada pemeriksaan tindak
pidana korupsi, hanya KPK sebagai lembaga peradilan yang independen yang
menggunakan rekaman suara dalam mengungkap kasus korupsi dan hanya
lembaga peradilan KPK yang mempunyai kewenangan tersebut.