Ditapis dengan
Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Bersifat On…
Persidangan elektronik/online sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, telah memberi andil positif pada proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Penulisan dengan judul : “Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online”, memiliki rumusan masalah apakah proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara on…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1588 LAT k
Tanggung Jawab Produk Big Star Celular Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual B…
Penelitian yang berjudul TANGGUNG JAWAB PRODUK BIG STAR CELULAR KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELEPON GENGGAM TANPA GARANSI/ILLEGAL, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen merupakan suatu tindakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen, Dalam usaha perkonomian, ada yang namanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.841 PAL t
Pelaksanaan Perjanjian Babalu dalam Masyarakat Negeri Sanahu
Dalam kehidupan sehari – hari, manusia tidak terlepas dari melakukan kegiatan perjanjian, baik yang dilakuan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Pasal 1313 mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.840 BAT p
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi dan Pengaruhnya bagi Hubungan Diplom…
Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak mendirikan Negara Islam di Afganistan sehingga berujung pada terjadinya perang saudara di Afganistan. Munculnya ISIS dan masuknya kepentingan negara asing turut memperburuk situasi keamanan yang akhirnya rezim lama berhasil ditumbangkan dan menanda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.346 LAI t
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas…
Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1587 TAS p
Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional
Sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari konflik, hampir setiap pergantian kepemimpinan di negara ini diawali dengan kudeta. PBB Sebagai subjek hukum internasional memiliki organ yang berfungsi menjaga perdamaian dan keamanan internasional salah satunya seperti Dewan Keamanan PBB yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.345 MAR f
Sanksi Administrasi Dalam Instruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2021
Tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan COVID-19 di Indonesia sama dengan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Disisi lain pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kegentingan yang memaksa dengan lewat diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Ber…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.484 TAN s
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Melakukan Transaksi Online
Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektro…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.839 HAU p
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…
Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.837 HAR k
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1586 SIA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara